Target Investasi Rp100 T, Pengawasan Perusahaan di Sumut Diperketat
- Pemprov Sumut melalui DPMPTSP memperketat pengawasan terhadap 177 perusahaan sepanjang 2026 untuk memastikan kepatuhan pelaporan LKPM dan menjaga akurasi data investasi daerah.
- DPMPTSP juga menyiapkan pendampingan bagi 200 pelaku usaha agar mampu menyusun LKPM dengan benar, demi meningkatkan kualitas data dan efektivitas kebijakan investasi.
- Langkah ini mendukung target Gubernur Sumut mencapai realisasi investasi Rp100 triliun pada 2029 serta pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha guna mempercepat proses perizinan.
Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Sumatra Utara memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Sumut, Damar Wulan, mengatakan pengawasan menjadi kunci agar data investasi akurat dan mendukung target besar pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi investasi beberapa tahun ke depan.
1. 177 perusahaan diawasi, banyak LKPM belum tertib
DPMPTSP Sumut menargetkan sedikitnya 177 perusahaan akan diawasi tahun ini. Pengawasan dilakukan dengan bersinergi bersama pemerintah kabupaten/kota guna memastikan pelaporan LKPM berjalan sesuai aturan.
“Target kita minimal 177 perusahaan tahun ini, bersinergi dengan kabupaten/kota untuk memaksimalkan pengawasan ini, masih banyak pelaku usaha belum benar LKPM-nya, mungkin banyak juga yang belum mengerti,” kata Damar Wulan dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, ketertiban pelaporan sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam memetakan potensi dan hambatan investasi di Sumatera Utara.
2. 200 pelaku usaha dapat pendampingan khusus
Tak hanya mengawasi, DPMPTSP Sumut juga menyiapkan program pembinaan bagi 200 pelaku usaha agar mampu menyampaikan LKPM secara benar dan tepat waktu. Pendampingan ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data investasi daerah.
“Ini juga perlu sinergi dengan daerah agar pelaku usaha bisa mengisi LKPM-nya dengan baik dan benar, perbaikan ini akan membuat data kita semakin akurat sehingga lebih mudah memetakan investasi,” kata Damar Wulan.
Kata Damar, dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan investasi yang lebih tepat sasaran serta memperkuat iklim usaha di daerah.
3. Dukung target gubernur Rp100 T dan bentuk satgas percepatan
Langkah pengawasan dan pembinaan tersebut sejalan dengan target Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang membidik realisasi investasi hingga Rp100 triliun pada 2029.
“Salah satu program prioritas Pak Gubernur yaitu penguatan stabilitas makro eknomi dan kesinambungan fiskal, kami harus punya peran besar untuk mewajudkan program prioritas tersebut,” kata Damar Wulan.
Selain itu, DPMPTSP juga akan membantu menyelesaikan kendala perizinan yang kerap dihadapi pelaku usaha, termasuk membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha guna mempercepat proses pendirian dan realisasi usaha di Sumut.
“Kita akan bantu, termasuk membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sehingga bisa membantu pelaku usaha mempercepat pendirian usahanya,” pungkasnya.
