Gubernur Bobby Walk Out saat Bahas Anggaran Bencana, Ini Penjelasannya
Medan, IDN Times - Potongan video Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat mengikuti rapat virtual dengan sejumlah menteri mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, Bobby terlihat meninggalkan forum karena kecewa terhadap alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Sumut.
Rapat yang diikutinya merupakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Pulau Sumatera yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Bobby mengikuti rapat itu secara virtual dari Medan.
"Menkonya aja protes (sambil geleng-geleng kepala) siapa yang mengatur ini, sudahlah cabut kita la yok, nggak di iniin orang ini juga, gak jelas ini," ujar Bobby meninggalkan lokasi rapat virtual, dilihat dari akun instagram @suarakyatmedan.
1. Sumut butuh rp30,56 triliun, dapat rp2,1 triliun
Saat dikonfirmasi, Bobby menegaskan kekecewaannya muncul karena angka alokasi dana tidak sejalan dengan kebutuhan riil berdasarkan dokumen R3P Sumut. Menurutnya, data tersebut telah diverifikasi lintas kementerian dan lembaga.
"R3P itu datanya sudah dikonfirmasi, bukan hanya pemerintah daerah yang buat, tapi dengan kementerian lembaga dan sudah diverifikasi melalui BPS dan sudah dimasukkan ke Bappenas," ujarnya saat ditemui di Padang Sidempuan, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi pascabencana untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumut yang totalnya Rp56 triliun, Sumut hanya mendapat Rp2,1 triliun.
"Kita kembali keberatan adalah pembagian ke Sumut hanya Rp 2,1 triliun dari Rp 56 triliun, sementara kebutuhan kita ada Rp 30 triliun lebih. Nah ini yang kita sampaikan. Kita sedikit kecewa dan juga keberatan dengan angka tersebut," ujarnya.
2. Bobby pertanyakan dasar pembagian anggaran
Bobby juga mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah pusat dalam menentukan porsi anggaran untuk masing-masing daerah terdampak. Ia menilai dampak bencana dan jumlah korban seharusnya menjadi indikator utama.
"Padahal kita korban, ya namanya bencana pasti yang paling tolak ukur adalah dampaknya, korbannya. (Jumlah) Korbannya kita setelah Aceh kita korban terbanyak...Dan juga korban seperti rumah hilang dan yang lain-lainnya kita juga salah satu yang terbanyak setelah Aceh, tapi anggarannya kita yang paling kecil," katanya.
Meski begitu, ia menyatakan telah menyampaikan masukan dalam forum tersebut dan berharap ada revisi anggaran. "Tapi mudah-mudahan, kemarin (sudah saya) sampaikan (soal dampaknya) mudah-mudahan nanti ada yang bisa di revisi," imbuhnya.
3. Bappenas: Renduk masih versi pertama dan terbuka revisi
Menanggapi polemik tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Rencana Induk yang dibahas masih merupakan versi awal dan belum final.
"Rencana induk ini adalah versi pertama. Kami tetap membuka ruang masukan baru, seperti yang sudah disampaikan Gubernur Sumut, Wagub Aceh, dan Sekda Sumbar. Masukan dari kepala daerah wilayah terdampak sangat kami perhatikan, kami masih membuka masukan hingga 30 Maret,” katanya.
