Sosiolog: Kelangkaan BBM Mempertajam Krisis Kepercayaan Publik
- Kelangkaan BBM di Sumatra Utara memicu antrean panjang, panic buying, dan ketegangan sosial yang berdampak pada pendapatan masyarakat serta memperlebar kesenjangan ekonomi.
- Perbedaan penjelasan antara pemerintah daerah dan Pertamina soal penyebab krisis memperburuk kepercayaan publik, membuka ruang spekulasi, dan memicu penyebaran informasi palsu di media sosial.
- Krisis BBM berpotensi menimbulkan efek domino seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, munculnya pasar gelap, hingga melemahnya tata kelola energi jika tidak segera diselesaikan secara transparan.
Medan, IDN Times – Antrean panjang dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatra Utara masih terjadi hingga Kamis (16/7/2026). Kondisi ini awet hingga hari kelima.
Sosiolog Universitas Negeri Medan Ricky Ardian Putra menjelaskan, fenomena inibisa dilihat sebagai persoalan yang lebih besar. Gangguan sistem distribusi, ketidakpastian informasi publik, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertanggung jawab.
Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah wilayah seperti Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, hingga Kabupaten Karo. Jenis BBM yang paling terdampak adalah Pertalite sebagai bahan bakar bersubsidi yang paling banyak digunakan masyarakat, disusul Pertamax dan Biosolar.
Namun, yang membuat krisis ini menjadi sorotan bukan hanya panjangnya antrean masyarakat di SPBU, melainkan munculnya sejumlah versi berbeda mengenai penyebab kelangkaan tersebut. Perbedaan informasi tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan badan usaha negara.
1. Kelangkaan BBM tidak sekadar masalah logistik, tetapi memicu kepanikan sosial
Dalam perspektif sosial, kelangkaan barang kebutuhan vital seperti BBM tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan teknis distribusi. Kondisi tersebut dapat memicu apa yang disebut sebagai social disorganization atau disorganisasi sosial.
Situasi ini terjadi ketika lembaga yang memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu memberikan kepastian. Akibatnya, perilaku masyarakat yang sebelumnya berjalan normal berubah menjadi lebih reaktif dan penuh ketidakpastian.
Salah satu dampak paling terlihat adalah munculnya fenomena panic buying. Ketika masyarakat mendapatkan informasi mengenai kemungkinan kelangkaan BBM, muncul rasa takut kehabisan sehingga sebagian orang membeli lebih banyak dari kebutuhan normal.
Ironisnya, perilaku tersebut justru mempercepat habisnya stok BBM di sejumlah SPBU. Ketidakpastian berubah menjadi kepanikan kolektif yang memperbesar tekanan terhadap sistem distribusi.
Selain itu, antrean panjang selama berjam-jam juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial. “Ruang publik yang biasanya berjalan berdasarkan aturan dan toleransi dapat berubah menjadi ruang penuh tekanan akibat kelelahan, stres, dan rasa frustrasi masyarakat,” ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2026).
Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat yang bergantung pada mobilitas harian, seperti pengemudi ojek online, tukang becak, pengemudi angkutan umum, hingga pelaku UMKM.
Ketika BBM bersubsidi sulit diperoleh dan masyarakat terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal, terjadi penurunan pendapatan secara langsung. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
Menariknya, krisis BBM kali ini tidak hanya dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tetap menghadapi persoalan yang sama.
2. Perbedaan narasi pemerintah dan Pertamina mempertajamn krisis kepercayaan publik
Selain persoalan distribusi, krisis BBM Sumut juga menghadirkan persoalan lain, yakni komunikasi publik. Perbedaan penjelasan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengenai penyebab gangguan distribusi menciptakan ruang ketidakpastian informasi bagi masyarakat.
Gubernur Sumut menyampaikan bahwa gangguan distribusi terjadi akibat pemberhentian masal sopir truk pengangkut BBM. Sementara Pertamina menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi lonjakan konsumsi saat periode libur sekolah serta menyebut telah melakukan penambahan armada untuk mempercepat distribusi.
Dua versi informasi tersebut membuat masyarakat menghadapi dua realitas berbeda mengenai akar persoalan kelangkaan BBM.
“Dalam situasi krisis, perbedaan informasi bukan hanya persoalan komunikasi, tetapi dapat berdampak terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas dan konsisten, ruang spekulasi semakin terbuka,” katanya.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas wajib disampaikan secara transparan dan akurat.
Ketidakjelasan informasi mengenai penyebab gangguan distribusi dapat memperbesar ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun korporasi negara.
Lebih jauh, kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial. “Informasi yang tidak terverifikasi dapat memperbesar kecemasan masyarakat dan mendorong aksi panic buying semakin luas,” ungkapnya.
3. Jika tidak segera diselesaikan, krisis bbm bisa memicu efek domino sosial
Gangguan pasokan BBM yang berlangsung lama berpotensi memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat Sumatra Utara.
Dampak pertama adalah tekanan ekonomi dan meningkatnya risiko kemiskinan temporer. Ketergantungan sektor transportasi, distribusi barang, hingga aktivitas perdagangan terhadap BBM membuat gangguan pasokan dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Ketika biaya distribusi meningkat, harga barang berpotensi ikut naik. Kondisi tersebut paling berat dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki ruang ekonomi terbatas.
Ancaman berikutnya adalah munculnya pasar gelap (black market) BBM. Kelangkaan barang strategis sering kali membuka peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan penimbunan, menjual BBM dengan harga tidak wajar, hingga memicu konflik akibat perebutan akses terhadap barang yang terbatas.
“Selain persoalan ekonomi, krisis ini juga dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tukasnya.
Keputusan Gubernur Sumut melibatkan personel TNI dan Polri untuk membantu pengamanan serta menjadi pengemudi sementara kendaraan distribusi BBM memang menjadi solusi cepat dalam kondisi darurat. Namun, dalam perspektif sosiologi politik, penggunaan institusi pertahanan dan keamanan secara terus-menerus untuk menangani persoalan distribusi sipil dapat menjadi tanda adanya kelemahan tata kelola regulasi dan manajemen sektor energi.
“Apalagi, keterlibatan TNI dan Polri dalam sejumlah program pelayanan publik saat ini juga menjadi perbincangan di masyarakat. Karena itu, penyelesaian krisis BBM tidak cukup hanya melalui langkah darurat seperti penambahan armada atau bantuan personel. Pemerintah dan perusahaan penyedia energi perlu memastikan akar persoalan diselesaikan secara transparan,” katanya.
Dalam perspektif ilmu sosial, kelangkaan BBM bukan hanya tentang kendaraan yang mengantre di SPBU. Ini adalah persoalan tentang bagaimana negara menjamin kebutuhan dasar masyarakat, mengelola informasi saat krisis, dan menjaga kepercayaan publik agar tidak ikut terkikis bersama habisnya stok bahan bakar.
