Pemprov Sumut Siapkan Rp50 Miliar untuk Modal UMKM
- Pemprov Sumut menyiapkan bantuan permodalan Rp50 miliar bagi UMKM pada 2027.
- Mayoritas UMKM Sumut merupakan usaha mikro dan kecil, dengan jumlah sekitar 1,4 juta unit.
- Dukungan UMKM mencakup pembiayaan, inkubasi usaha, pelatihan, dan pengelolaan keuangan.
Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan bantuan permodalan Rp50 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2027. Kebijakan itu disiapkan di tengah jumlah UMKM Sumut yang mencapai sekitar 1,4 juta unit.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan mayoritas UMKM di Sumut masih berada dalam skala mikro dan kecil. Karena itu, pemerintah daerah menilai akses modal perlu dibarengi pelatihan dan pembinaan agar usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
1. Pemprov Sumut siapkan Rp50 miliar untuk UMKM
ilustrasi UMKM (pexels.com/roni onie) Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sumut yang disampaikan Bobby, terdapat sekitar 1,4 juta unit UMKM di Sumatra Utara. Rasio kewirausahaan daerah disebut mencapai 4,1 persen, sedangkan 98,9 persen UMKM di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil.
Bobby mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah, terutama karena jumlah angkatan kerja Sumut mencapai lebih dari 8 juta orang. Ia menyebut sekitar 5 persen angkatan kerja belum masuk dunia kerja atau usaha.
"Angkatan kerja kita sebesar 8 juta lebih (data BPS Sumut 8,16 juta orang), dan dari jumlah itu sekitar 5 persen belum masuk dunia kerja atau usaha. Dan ini PR (pekerjaan rumah) kami. Makanya dengan program peningkatan dan pengembangan UMKM ini, berbagai pihak turut serta mendorong upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, tentu kami sangat berterima kasih. Karena upaya ini memang butuh kolaborasi bersama," katanya.
Untuk memperluas akses pembiayaan, Bobby mengatakan Pemprov Sumut akan mengucurkan bantuan usaha Rp50 miliar pada tahun depan. Sebelumnya, Bank Sumut juga disebut telah menyalurkan bantuan usaha dengan bunga yang ringan.
"Kalau kuliner kita memang hanya dua pilihan, enak atau enak kali. Namun memang dalam perkembangannya, sebagian besar tuntutannya adalah permodalan. Makanya seperti Bank Sumut, kami sudah salurkan bantuan usaha dengan bunga sangat ringan. Termasuk tahun depan rencananya kita akan kucurkan Rp50 miliar bantuan usaha untuk UMKM," jelasnya.
2. Bukan cuma modal, UMKM juga didorong naik kelas
ilustrasi UMKM (unsplash.com/falaqkun) Bobby menyebut sektor kuliner dan pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi Sumatra Utara yang masih punya ruang untuk dikembangkan. Karena itu, dukungan pemerintah tidak hanya diarahkan pada pembiayaan.
Pelaku UMKM juga dinilai membutuhkan program inkubasi usaha. Pembinaan tersebut mencakup manajemen usaha, konsultasi bisnis, fasilitasi pembiayaan, hingga promosi produk.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan modal diharapkan tidak berhenti sebagai suntikan dana. Pelaku usaha juga dibekali kemampuan mengelola bisnis agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
Target itu sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah. Pemerintah Sumut juga mengaitkannya dengan target nasional untuk menciptakan 10 juta wirausaha baru.
3. Menteri UMKM dorong pengelolaan keuangan lebih disiplin
Ilustrasi UMKM (pexels.com/Pew Nguyen) Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat sektor UMKM. Ia mengatakan pemerintah pusat juga tengah menjalankan Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra) Produktif sebagai bagian dari strategi memperkuat sistem kewirausahaan nasional.
Menurut Maman, program tersebut mencakup pelatihan hingga membantu akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, pengelolaan keuangan menjadi bagian yang tidak kalah penting.
"Jadi program ini memberikan pelatihan hingga membantu akses pembiayaan bagi masyarakat. Dan yang terpenting adalah bagaimana pelaku UMKM bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Modal usaha tidak bisa dipakai ke tempat lain, harus fokus. Tetapi yang bisa itu adalah margin-nya atau keuntungan yang kita kategorikan sebagai gaji. Memang kesannya kurang cocok dari segi pendekatan sosial. Tetapi kalau kita berpandangan ke depan untuk kesejahteraan, memang harus serius pengelolaannya," sebutnya.
Maman berharap USU bersama para pemangku kepentingan terus meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dengan begitu, semakin banyak usaha mikro dan kecil yang dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.
