Listrik Padam Bergilir, Gubernur Sumut Tuntut PLN Beri Kompensasi Pelanggan

Keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir disampaikan Bobby saat meninjau Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut), Jalan Yos Sudarso, Medan, Senin (8/6/2026). Dalam pertemuan itu, Bobby menilai PLN belum maksimal menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai jadwal pemadaman yang berlangsung.

Akibatnya, masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengantisipasi dampak gangguan listrik yang terjadi hampir setiap hari. Kondisi tersebut, menurut Bobby, paling dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang mengandalkan listrik untuk menjalankan usahanya.

"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," ujar Bobby Nasution.

Bobby mengakui masyarakat masih bisa memahami gangguan listrik yang dipicu kerusakan belasan tower transmisi akibat cuaca ekstrem. Namun menurutnya, kondisi darurat tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan komunikasi kepada publik.

Ia meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan gangguan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar informasi dapat diteruskan kepada masyarakat secara lebih luas.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/walikota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan," tegas Bobby.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting agar masyarakat memperoleh kepastian informasi dan dapat melakukan persiapan saat terjadi gangguan pasokan listrik.

Selain memperbaiki layanan, Bobby juga meminta PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman bergilir. Bentuk kompensasi tersebut, menurutnya, tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa berupa pengurangan tagihan listrik atau diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seberapa nanti besaran kompensasi yang diberikan, itu kita minta kepada PLN untuk menentukan. Tetapi yang jelas penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Kita tunggu dua tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya,” katanya.

Menanggapi hal itu, General Manager PLN UID Sumut Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini tengah mempercepat perbaikan 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan.

Terkait usulan kompensasi, Mundakhir menyebut pihaknya akan meneruskan penekanan dari Gubernur Sumut tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan dapat rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal.