KPK Geledah Kediaman Pribadi Bupati Kuansing Nonaktif

Selain kasus suap jabatan yang dilakukan Suhardiman Amby, Lembaga Antirasuah juga tengah mendalami kasus korupsi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuansing. Dalam hal ini, tim penyidik KPK telah menemukan sejumlah fakta rasuah yang dilakukan Suhardiman Amby.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya menemukan praktik pengumpulan dana yang bersumber dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi unit desa (KUD) dari para petani. Dana tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan HPT.

"Ada pengumpulan dana dari pihak KUD untuk pengurusan izin pelepasan kawasan HPT. Fakta ini memang sudah kami dapatkan," kata Achmad Taufik Husein.

Terkait dengan korupsi pelepasan kawasan HTP, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Kabupaten Kuansing Andriyama Putra. Proses penggeledahan itu terjadi pada Minggu (5/7/2026) malam, sekitar pukul 22.00 WIB

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK dikabarkan membawa keluar satu koper berwarna hitam, yang diduga berisi dokumen serta barang bukti lain yang berkaitan dengan kasus korupsi pelepasan kawasan HTP.

Masih dalam kasus korupsi pelepasan kawasan HTP di Kabupaten Kuansing, tim penyidik KPK membuka peluang untuk memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pasalnya, sebelumnya Suhardiman Amby bersama Raja Juli Antoni melakukan pertemuan pada Selasa (2/6/2026) di kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta. 

Dalam pertemuan itu, membahas tentang realisasi usulan Pemerintah Kabupaten Kuansing terkait perubahan peruntukan sejumlah lahan yang masih berstatus kawasan hutan. Dimana, lahan yang maksud dapat menjadi bagian dari program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Adapun tujuannya, lahan tersebut diperuntukkan bagi pemukiman masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta lahan garapan masyarakat yang telah lama dimanfaatkan warga. Secara keseluruhan, luas lahan yang diusulkan itu mencapai sekitar 3.800 hektare.

Usai pertemuan itu, ternyata Suhardiman Amby meninggalkan amplop yang berisikan uang di kantor Kementerian Kehutanan. Terkait hal ini, Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikannya lewat ajudan Suhardiman Amby.

Atas serangkaian peristiwa pertemuan itu, Achmad Taufik Husein menyebut, tim penyidik membuka peluang untuk memeriksa Raja Juli Antoni.

"Apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nantinya dalam pemenuhan unsur, itu akan dilakukan pemanggilan," sebut Plt Direktur Penyidikan KPK itu.