Keuchik dan warga menolak huntara
Alasan sosial jadi pertimbangan utama
Pemerintah tegaskan aturan dan tunggu SK bupati
Bireuen, IDN Times – Para penyintas bencana di Kabupaten Bireuen kompak menolak Hunian Sementara (Huntara). Mereka memilih langsung untuk dibangunkan hunian tetap (Huntap).
Soal ini terungkap dalam Rapat bersama camat dan seluruh keuchik (kepala desa) di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026) yang dikutip dari laman resmi Pemprov Aceh.
Dalam forum itu, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap.
Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, menyebut banyak rumah warganya hanyut akibat bencana. Namun, setelah dilakukan pendataan dan komunikasi berulang, warga tetap pada keputusan menolak huntara.
“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Keuchik Raya Dagang, Mustafa. Menurutnya, warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah mereka meski masih terendam lumpur.
Penolakan huntara juga disampaikan Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri. Ia mengatakan warganya meminta huntap, meski belum dapat memastikan kapan pembangunan bisa dimulai.
Sementara itu, di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keuchik Habibullah menjelaskan sebagian warganya memilih menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sambil tinggal di bilik bantuan. Dari 58 KK, masih terdapat 12 KK yang belum menerima DTH.
Ia berharap pemerintah segera mencairkan bantuan tersebut karena warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan.
“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.
Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.
Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora memastikan bahwa hasil verifikasi di lapangan menunjukkan masyarakat Bireuen memang tidak menginginkan huntara dan memilih huntap langsung.
“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.
Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.
Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.
Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.
"Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit," kata Yon.
Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.
Bupati Bireuen Mukhlis pun menegaskan sikap warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.