Imigrasi Sumut Kedepankan Pencegahan TPPO dan Pengawasan Orang Asing
- Pertemuan Imigrasi Sumut dan Senator Penrad Siagian membahas isu serius TPPO, TPPM, serta perlindungan PMI nonprosedural yang banyak menimpa warga Sumatra Utara.
- Kepala Kanwil Imigrasi Sumut menegaskan pengawasan diperketat lewat sinergi TimPORA, program Pimpasa dan Desa Binaan Imigrasi untuk edukasi masyarakat di wilayah rawan perdagangan orang.
- Sepanjang 2025, Imigrasi Sumut menolak 2.140 permohonan paspor berisiko disalahgunakan dan menggandeng korban TPPO sebagai duta edukasi agar generasi muda lebih waspada.
Medan, IDN Times – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatra Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, beserta rombongan pada Rabu (06/05) di Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Utara.
Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan Uray Avian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Gelora Adil Ginting, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Arauna Giovanni, serta Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sofyan Martono Wibowo.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu krusial keimigrasian, mulai dari maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), hingga pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Sumatra Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Senator Sumut Pdt. Penrad Siagian menyoroti tingginya angka pemulangan PMI nonprosedural dari luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 20 PMI ilegal telah dipulangkan, termasuk dua orang dalam kondisi meninggal dunia.
1. Banyak warga Sumatra Utara yang menjadi korban PMI nonprosedural
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Duta Besar Republik Indonesia di Kamboja, tak sedikit warga Sumatra Utara yang menjadi korban PMI nonprosedural. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius perlunya penguatan pencegahan dari hulu, termasuk pengawasan terhadap proses permohonan paspor.
“Perlu ada langkah bersama untuk memastikan masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terjebak bujuk rayu agen ilegal yang memberangkatkan mereka ke luar negeri tanpa prosedur yang sah,” tegasnya.
Selain isu PMI, Senator Sumut juga menyoroti keberadaan tenaga kerja asing dan orang asing di sejumlah wilayah strategis di Sumatra Utara.
2. Program Pimpasa dan DBI ini menjadi garda terdepan edukasi masyarakat
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Utara, Parlindungan, menegaskan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan keimigrasian meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia.
“Saat ini kami memiliki 786 pegawai yang tersebar pada 11 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Sumatra Utara. Dengan luas wilayah kerja yang besar mencangkup 25 Kabupaten dan 8 Kota, tentu pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya melalui koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA),” ungkap Parlindungan.
Jajaran Imigrasi Sumatra Utara tentu saja akan mengedepankan upaya pencegahan TPPO dan TPPM sesuai amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang tertuang dalam 15 Program Aksi serta visi besar Imigrasi untuk Rakyat oleh Dirjen Imigrasi.
"Kami telah melakukan pencegahan pada saat wawancara permohonan paspor, keberangkatan di TPI, serta pembentukan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dan Desa Binaan Imigrasi (DBI) yang saat ini berjumlah 98 Desa," tambah Parlindungan.
Program Pimpasa dan DBI ini menjadi garda terdepan edukasi masyarakat dengan konsep kolaboratif yang serupa dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, khususnya di wilayah rawan TPPO dan TPPM.
3. Tahun 2025 ada penolakan penerbitan sebanyak 2.140 paspor terhadap WNI yang terindikasi berpotensi disalahgunakan
Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, jajaran Imigrasi Sumatra Utara juga telah melakukan penolakan penerbitan sebanyak 2.140 paspor terhadap WNI yang terindikasi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan berbahaya atau bekerja secara ilegal.
Dalam diskusi tersebut, Senator Sumut Pdt. Penrad Siagian menyambut baik program Desa Binaan Imigrasi dan menyatakan dukungannya untuk membawa para korban TPPO melakukan roadshow edukasi kepada masyarakat sebagai duta anti perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
“Saya ingin anak-anak muda Sumatra Utara jangan sampai menjadi korban berikutnya. Edukasi harus dibawa langsung dari pengalaman nyata para korban agar masyarakat lebih waspada,” ujarnya.
Selain membahas isu pengawasan, pertemuan juga menyinggung kebutuhan penguatan layanan keimigrasian di daerah. Saat ini terdapat aspirasi pembentukan kantor imigrasi baru di beberapa wilayah guna memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Utara dengan DPD RI dalam menghadirkan pengawasan keimigrasian yang lebih optimal, perlindungan PMI yang lebih masif, serta pencegahan TPPO dan TPPM secara menyeluruh di Sumatra Utara.
