Gubernur Bobby Klaim Layanan Publik Tetap Berjalan di Daerah Bencana
- Gubernur Sumut Bobby Nasution memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski banjir dan longsor melanda 18 kabupaten/kota, dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan dan pemerintahan desa.
- Pemprov Sumut menetapkan status tanggap darurat serta menyalurkan bantuan sembako dan dana Rp2 miliar untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Wamen PANRB menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik agar masyarakat tetap terlayani saat akses fisik terbatas, sekaligus menjaga keberlanjutan birokrasi di masa darurat.
Medan, IDN Times - Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah. Sedikitnya 18 kabupaten/kota terdampak bencana sejak November 2025 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menerima Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (23/2/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah menegaskan pentingnya menjaga layanan publik tetap optimal meski dalam situasi darurat.
1. Infrastruktur terdampak, tapi layanan tetap berjalan
Bobby mengungkapkan, bencana banjir dan longsor menyebabkan kerusakan cukup serius, termasuk dua desa yang tertimbun longsor di wilayah Kecamatan Tukka dan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Akses menuju sejumlah wilayah sempat terputus, khususnya ke daerah Tapanuli Tengah. Bahkan, kantor pemerintahan di tingkat desa mengalami kerusakan fisik akibat bencana.
“Pada saat bencana kondisi pemerintah tingkat desa, secara fisik kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana,” kata Bobby.
2. Status tanggap darurat dan bantuan mulai digelontorkan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mempercepat proses pemulihan. Langkah ini diikuti dengan penyaluran berbagai bantuan kepada daerah terdampak.
Bantuan tersebut antara lain berupa sembako dari ASN melalui Badan Kepegawaian Sumut yang disalurkan lewat posko bencana. Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 miliar untuk pemerintah daerah terdampak banjir dan longsor.
3. Pemerintah dorong layanan digital saat kondisi darurat
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan pentingnya adaptasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama melalui digitalisasi.
Menurutnya, layanan digital menjadi solusi agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meskipun akses fisik terbatas akibat bencana.
“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor. Seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan ASN, fleksibilitas kerja, serta penyelamatan arsip pemerintahan sebagai bagian dari keberlanjutan birokrasi di tengah kondisi darurat.
