Desakan Perlindungan Orangutan Tapanuli Menggema di COP-17 Armenia

Manajer Komunikasi Satya Bumi, Restu Diantina dalam keterangan tertulisnya mengatakan aksi No Second Home membawa pesan bahwa orangutan Tapanuli tidak memiliki habitat alternatif. Ekosistem Batang Toru menjadi satu-satunya rumah bagi spesies tersebut sehingga kerusakan habitat berpotensi mengancam keberlangsungan populasinya.

“Krisis ekologis yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari bencana ekologis, seperti banjir dan longsor, karhutla, hingga deforestasi akibat aktivitas industri ekstraktif. Tapi kami tidak melihat adanya keseriusan pemerintah menangani krisis ini. Untuk itu kami membawa isu ini di forum-forum Internasional dengan harapan dunia internasional juga ikut menaruh perhatian pada isu ini,” jelas Restu kepada IDN Times, Jumat (23/10/2026).

Ancaman terhadap orangutan Tapanuli juga meningkat setelah bencana ekologis yang melanda Sumatra pada 2025. Menurut perkiraan ahli konservasi yang disampaikan Satya Bumi, sekitar 58 individu orangutan Tapanuli atau sekitar 7 persen dari populasinya terdampak bencana tersebut.

Satya Bumi mengingatkan, hilangnya individu orangutan dalam jumlah kecil sekalipun dapat berdampak serius terhadap populasi yang sudah berada dalam kondisi kritis. Mereka menilai perlindungan habitat perlu menjadi prioritas, termasuk mengantisipasi dampak bencana ekologis terhadap wilayah yang sebelumnya belum teridentifikasi sebagai habitat orangutan.

Satya Bumi mendesak pemerintah Indonesia segera menerbitkan Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan. Dokumen tersebut dinilai perlu menyesuaikan kondisi terkini, termasuk dampak bencana ekologis pada 2025 dan keberadaan habitat orangutan yang belum teridentifikasi sebelumnya.

Juru Kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia, mengatakan kebijakan konservasi harus mempertimbangkan kondisi orangutan Tapanuli setelah bencana serta kebutuhan perlindungan habitatnya.

“Satya Bumi mendesak Pemerintah Indonesia untuk lebih serius lagi dalam melindungi orangutan Tapanuli dengan segera menerbitkan Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan yang disesuaikan dengan kondisi bencana ekologis tahun 2025, kemudian juga untuk habitat yang belum teridentifikasi sebelumnya,” ujar Riezcy.

Selain persoalan orangutan, Satya Bumi turut menyoroti belum diformalkannya Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) ke dalam kerangka aturan atau perundang-undangan yang mengikat. Padahal, strategi tersebut merupakan penjabaran komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM GBF).

Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi melemahkan pengawasan dan implementasi strategi perlindungan keanekaragaman hayati. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi dinilai membutuhkan komitmen dan kerangka kebijakan yang kuat agar perlindungan lingkungan tidak berhenti pada target dan dokumen perencanaan.

Selain mendorong perlindungan orangutan, Satya Bumi menyoroti ancaman karhutla yang disebut belum ditangani secara serius. Berdasarkan analisis organisasi tersebut, terdapat 3.243 titik panas (hotspot) di habitat orangutan, baik di Sumatra maupun Kalimantan.

Mereka menilai kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dapat semakin mengancam keberadaan orangutan dan merusak ekosistem tempat mereka hidup. Karena itu, penanganan karhutla dinilai perlu dilakukan bersamaan dengan upaya mencegah deforestasi dan melindungi kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati.

Tekanan terhadap kawasan tersebut juga terlihat dari keberadaan konsesi di wilayah Key Biodiversity Area (KBA), yakni kawasan penting bagi keanekaragaman hayati. Satya Bumi mencatat terdapat 3,68 juta hektare konsesi di wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Dari jumlah itu, sekitar 2,67 juta hektare merupakan konsesi perkebunan, 944 ribu hektare konsesi pertambangan, dan 67 ribu hektare perkebunan kelapa sawit.

Di sisi lain, Satya Bumi mencatat deforestasi seluas 157.700 hektare terjadi di wilayah KBA sepanjang 2021–2025. Organisasi tersebut menilai kehilangan tutupan hutan dan kebakaran yang tidak ditangani secara serius menjadi ancaman tambahan bagi keanekaragaman hayati Indonesia.