Banda Aceh, IDN Times - Yayasan Apel Green Aceh mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kebakaran cadangan atau stockpile batu bara milik PT PLN Nusantara Power di Kabupaten Nagan Raya, pada Selasa (9/6/2026).
Kebakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut memicu kepulan asap pekat yang dikeluhkan warga dan dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat.
Direktur Yayasan Apel Green Aceh, Syukur, mengatakan peristiwa itu tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab kebakaran, durasi kejadian, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas udara dan lingkungan sekitar.
“Kami meminta agar kebakaran stockpile batu bara PT PLN Nusantara Power ini tidak dianggap sebagai kejadian biasa. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan,” kata Syukur dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Apel Green Aceh meminta Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden tersebut.
Penyelidikan dinilai penting untuk mengungkap penyebab kebakaran, kemungkinan adanya kelalaian dalam pengelolaan fasilitas, hingga potensi pelanggaran hukum yang terjadi.
Selain aparat penegak hukum, organisasi lingkungan itu juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi independen.
Langkah yang diminta meliputi pengukuran kualitas udara, pengambilan sampel lingkungan, dan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan hidup.
Menurut Apel Green Aceh, asap dari kebakaran stockpile batu bara berpotensi mengandung partikel berbahaya yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat serta memastikan fasilitas kesehatan siap mengantisipasi dampak kesehatan akibat paparan asap.
Apel Green Aceh juga mendesak pemerintah melakukan audit lingkungan secara independen terhadap fasilitas stockpile batu bara PT PLN Nusantara Power.
Audit tersebut mencakup sistem pencegahan kebakaran, prosedur keselamatan operasional, pengelolaan emisi, pengendalian pencemaran udara, hingga kepatuhan perusahaan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki.
Menurut Syukur, hasil audit harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dan aparat penegak hukum diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari sanksi administratif hingga penegakan hukum pidana lingkungan.
“Kebakaran stockpile batu bara PT PLN Nusantara Power harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan dan sistem keselamatan operasional sektor energi. Kepentingan ekonomi dan produksi listrik tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat,” ujarnya.
Apel Green Aceh menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut hingga penyebab kebakaran terungkap secara transparan, dampak lingkungan dipulihkan, dan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.