Anggota DPR Husni Kembali Pimpin Aceh Sepakat, Ini Programnya

Ia mengatakan, kepengurusan mendatang akan diarahkan pada pengembangan organisasi sekaligus pemberdayaan masyarakat Aceh yang tergabung dalam Aceh Sepakat. Sejumlah program yang disiapkan mencakup pemberian bantuan, pembinaan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Husni menilai Aceh Sepakat memiliki peran strategis dalam mempererat persatuan masyarakat perantauan asal Aceh di Sumatera Utara. Selain menjaga kebersamaan, organisasi tersebut diharapkan dapat mendorong kontribusi masyarakat Aceh terhadap pembangunan daerah.

Ia menyebut masyarakat Aceh di Sumatera Utara telah berkiprah di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, akademisi, politik, hingga TNI dan Polri.

“Kita akan terus menyatukan para perantau dari Aceh di Sumatera Utara. Masyarakat Aceh memiliki potensi untuk ikut membangun Sumatera Utara,” ujarnya.

Husni juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terhadap Aceh Sepakat. Untuk memperkuat koordinasi, kepengurusan mendatang berencana melakukan audiensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di Komisi VIII, Husni turut menyatakan komitmennya untuk membantu masyarakat Sumatra Utara melalui berbagai bentuk bantuan dan pembinaan.

Selain memilih ketua umum, Mubes XII juga menyoroti pentingnya verifikasi ulang aset organisasi agar pengelolaannya sesuai dengan amanah masyarakat Aceh.

Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat sekaligus Pimpinan Sidang Mubes XII, H.T. Bahrumsyah, mengatakan musyawarah berlangsung lancar dengan sejumlah agenda yang telah dibahas dan disepakati peserta.

Salah satu agenda penting kepengurusan mendatang adalah memeriksa kembali aset-aset milik Aceh Sepakat. Aset tersebut meliputi Rumah Sakit Malahayati, Balai Raya Aceh Sepakat, sejumlah yayasan panti asuhan, serta beberapa sekolah yang statusnya belum seluruhnya diverifikasi.

“Peserta Mubes telah mengamanahkan kepada ketua umum terpilih agar seluruh aset dapat kembali kepada masyarakat Aceh,” ujar Bahrumsyah.

Menurutnya, verifikasi diperlukan untuk memastikan keberadaan dan status aset organisasi sehingga pengelolaannya dapat dilakukan sesuai dengan keputusan musyawarah.

Mubes XII Aceh Sepakat diikuti 20 utusan dari kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan total sekitar 100 peserta dan peninjau. Forum tersebut juga menetapkan enam anggota formatur untuk menyusun kepengurusan DPP Aceh Sepakat periode 2025–2030 serta memilih enam anggota formatur Dewan Musapat.