Agus Suriadi Sebut Pendidikan Jangan Dikorbankan Demi Proyek MBG

30 Jul 2026, 20:30 WIBKota Medan

Indah Permata Sari

News

Channel

Add Us on Google

Agus Suriadi Sebut Pendidikan Jangan Dikorbankan Demi Proyek MBG

Pengamat Sosial, Agus Suriadi (Dok. IDN Times/Indah Permata Sari)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pengamat Agus Suriadi mengapresiasi putusan MK yang melarang penggunaan 20 persen anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis, demi menjaga kualitas pendidikan sebagai hak dasar dan investasi jangka panjang.
Agus mendukung MBG jika dirancang baik, tetapi meminta pemerintah mencari pendanaan alternatif, seperti kerja sama sektor swasta atau lembaga internasional, tanpa mengganggu alokasi pendidikan.
Ia menekankan evaluasi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas anggaran, serta menjadikan putusan MK sebagai momentum menata ulang prioritas agar pendidikan tetap menjadi fokus utama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kamis (30/7/2026)

Agus Suriadi mengapresiasi putusan MK yang melarang penggunaan 20 persen anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Ia meminta MBG didanai dari sumber terpisah serta disertai evaluasi dan transparansi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Agus Suriadi mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penggunaan 20 persen anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Who?
Pengamat sosial Agus Suriadi, Mahkamah Konstitusi, pemerintah, serta pelaksana Program Makan Bergizi Gratis menjadi pihak yang disebut dalam perkembangan ini.
Where?
Pernyataan Agus Suriadi disampaikan di Medan. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku terkait pengelolaan anggaran pendidikan dan Program MBG.
When?
Agus Suriadi menyampaikan penilaiannya pada Kamis, 30 Juli 2026.
Why?
Agus menilai pendidikan adalah hak dasar warga negara dan investasi jangka panjang, sehingga pengalihan anggarannya berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.
How?
Agus meminta pemerintah mencari pendanaan alternatif bagi MBG, termasuk kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga internasional, serta melakukan evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mahkamah Konstitusi bilang uang 20 persen untuk sekolah tidak boleh dipakai buat Program Makan Bergizi Gratis. Agus Suriadi senang dengan keputusan itu. Ia bilang sekolah itu penting untuk semua orang. Program makan tetap boleh ada, tapi uangnya harus dicari dari tempat lain. Pemerintah juga perlu memeriksa program dan memakai uang dengan terbuka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Putusan MK membuka ruang untuk menjaga pendidikan tetap sebagai prioritas anggaran, sekaligus mendorong perencanaan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih mandiri. Dengan pendanaan alternatif, evaluasi menyeluruh, serta transparansi penggunaan anggaran, program sosial dapat tetap diarahkan pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi dukungan bagi kualitas pendidikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Pengamat sosial Agus Suriadi menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan 20 persen anggaran pendidikan untuk Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang perlu diapresiasi.

Menurut Agus, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Karena itu, pengalihan anggaran pendidikan untuk program lain berpotensi berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan.

"Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Mengalihkan anggaran pendidikan untuk program lain dapat berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan," ujar Agus, pada Kamis (30/7/2026).

1. MBG perlu sumber pendanaan terpisah

Menu MBG di Taman Siswa Medan (IDN Times/Indah Permata Sari)

Agus tidak menolak keberadaan Program MBG. Ia menilai, jika dirancang dengan baik, program tersebut dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Namun ia menekankan, program tersebut tidak boleh mengorbankan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan.

"Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif untuk program-program seperti MBG tanpa mengganggu anggaran pendidikan. Misalnya, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga internasional," katanya.

2. Evaluasi dan transparansi diperlukan

Pengamat Sosial, Agus Suriadi (Dok. IDN Times/Indah Permata Sari)

Agus juga menyoroti pentingnya evaluasi sebelum menjalankan program baru. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap dampak dan efektivitas program perlu dilakukan agar setiap alokasi anggaran memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan setiap penggunaan anggaran, termasuk untuk program-program sosial, harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya.

3. Momentum refleksi prioritas anggaran

Menu MBG di sekolah SD Adhyaksa II Medan (IDN Times/Indah Permata Sari)

Dari lima poin tersebut, Agus menyebut putusan MK seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali prioritas anggaran negara.

"Larangan MK ini seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali prioritas anggaran dan memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi fokus utama," ucapnya.

Ia menambahkan, program-program yang bertujuan memberdayakan masyarakat perlu direncanakan dan dibiayai dengan cara yang tidak merugikan sektor pendidikan.