8 Bulan Peluru Bersarang di Kaki Anak, Orangtua Menuntut Ke Polda Sumut

Selain memprotes proses hukum terhadap para pelaku yang jalan di tempat, Fatmawati menyoroti buruknya akses pemulihan medis bagi putranya. Saat ini, Fadli mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli dengan kondisi kedua kaki yang masih bersarang peluru.

Ketiadaan tindakan medis lanjutan membuat remaja itu kesulitan berjalan serta kerap mengeluhkan rasa sakit dan ngilu yang menyiksa.

“Sudah 8 bulan berlalu, tapi peluru masih bersarang di kedua kakinya. Anak saya masih berusia 19 tahun diperlakukan seperti bukan manusia. Tolong saya pak sudah selama ini saya menunggu!,” sambungnya.

Rentetan penyiksaan ini bermula pada 9 Februari 2026 ketika Fadli dicokok sekitar sepuluh orang yang mengaku polisi di kawasan Paluh Merbau, Percut Sei Tuan, terkait kasus tawuran yang menewaskan seorang warga. Saat dimasukkan ke dalam mobil, tangan Fadli diborgol, matanya ditutup lakban, dan kedua pergelangan kakinya dihantam batang besi.

Di atas mobil itu pula, Fadli sempat mendengar para petugas membicarakan lokasi untuk mengeksekusinya dan rencana membawanya ke Kawasan Industri Medan (KIM). Kekerasan berlanjut di ruang pemeriksaan. Wajahnya diduga ditendang, pergelangan kakinya kembali dipukul besi, dan kedua betisnya ditembak.

Upaya keluarga menempuh jalur hukum sejatinya sudah dilakukan sejak Maret 2026. Fatmawati telah melaporkan dugaan tindak pidana penyiksaan itu ke Ditreskrimum Polda Sumut pada 19 Maret 2026 dengan nomor STTLP/B/453/III/2026/SPKT/Polda Sumut, disusul pengaduan ke Bidpropam Polda Sumut pada 30 Maret 2026 bernomor 260330000040.

Laporan tersebut membidik sepuluh personel Polres Pelabuhan Belawan, yakni Ipda FG, Aiptu GD, Bripka RM, Brigadir A, serta enam personel lainnya. Namun setelah delapan bulan berlalu, penanganan perkara di Ditreskrimum maupun Bidpropam masih berkutat di tahap penyelidikan tanpa kepastian jadwal gelar perkara maupun sidang etik.

Staf Kampanye dan Opini Publik Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Adhe Junaedy, menyayangkan mandeknya kasus ini di tengah bukti yang sudah terang. Beberapa personel terlapor disebut sudah diperiksa dan pihak Rumah Sakit Bhayangkara telah menyerahkan dokumen Visum Et Repertum pada 27 Juli 2026.

“KontraS Sumut selaku pendamping hukum keluarga korban juga telah menyerahkan bukti rekaman video yang memperlihatkan Fadli sama sekali tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Lambannya penanganan perkara yang melibatkan anggota kepolisian sendiri menunjukkan Polda Sumut sedang mempertontonkan praktik impunitas di hadapan publik,” ujar Adhe.

Kasus yang merenggut kesehatan Fadli menambah daftar panjang penggunaan senjata api secara serampangan oleh aparat di Sumatra Utara. Hasil pemantauan KontraS Sumut mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2026 terdapat 85 kasus penggunaan senjata api oleh personel kepolisian yang mengakibatkan 115 orang mengalami luka tembak.

Tindakan penyiksaan dan pengabaian medis terhadap tahanan dinilai melanggar Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009—khususnya Pasal 23 huruf a yang mewajibkan perawatan kesehatan hingga bedah medis yang layak bagi tahanan.

KontraS Sumut menilai pergantian kepemimpinan dengan hadirnya Kapolda Sumut baru harus menjadi momentum membuktikan reformasi kepolisian dan memastikan tidak ada perlindungan institusional bagi pelaku penyiksaan.

Atas kebuntuan tersebut, KontraS Sumut mendesak Kapolda Sumut segera mengambil langkah konkret, menuntut Ditreskrimum melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan dan memproses pidana seluruh pelaku, serta meminta Divisi Propam menindak tegas pelanggaran etik anggota Polres Pelabuhan Belawan. Polda Sumut juga dituntut menjamin akses perawatan medis yang layak bagi kedua kaki Fadli, sembari meminta Komnas HAM dan LPSK turun memantau demi melindungi korban, keluarga, dan saksi dari intimidasi.