Wakil Wali Kota Ambil Alih Pemerintahan, Tunjuk Plt Kadis PU

Pasca kejadian, kata Akhyar, seluruh aktivitas di kantor wali kota tetap berjalan seperti biasa. Ketika ditanyai terkait adanya kemungkinan kepala dinas akan diperiksa, dia mengimbau kepada para kadis untuk tetap koperatif dan menjelaskan yang sebenarnya.

"Berikan keterangan apa adanya ke KPK, agar tidak menyulitkan proses penyelidikan," ungkap Akhyar.

Akhyar juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Medan atas kejadian yang menimpa atasannya itu. Dia meminta masyarakat untuk mengurangi beban di Pemko Medan.

"Kami memohon maaf atas hal ini. Agar tidak terjadi lagi, mohon beri kepercayaan pada kami. Dan tolong kurangi beban kami supaya kami bisa fokus," ujar Akhyar.

Setelah KPK mengamankan dan menetapkan wali kota beserta beberapa pejabat lainnya, Akhyar langsung mengkoordinir kepemimpinan. Langkah itu diambil demi pelayanan publik tetap berlangsung seperti biasa. Dia telah menunjuk Plt Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Khairul Syahnan.

"Sudah saya tunjuk asisten ekonomi dan pembangunan sebagai Plt Kadis PU. Untuk menjaga kinerja dinas ini supaya tetap berjalan dengan baik," sebutnya.

Menanggapi soal staf Subbagian Protokoler inisial AND yang diburu KPK. Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al Rahman menegaskan bahwa Pemko Medan berjanji membantu mencari keberadaannya. Namun dia mengaku sampai saat ini belum mengetahui keberadaan AND.

"Kasus ini sudah ditangani penegak hukum. Kalau kami tau, akan segera dinformasikan kepada penegak hukum," kata Wirya.

Informasi yang diperoleh, AND berhasil kabur dari sergapan ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Medan. Tak tanggung, mobilnya nyaris menabrak petugas KPK. Waktu itu ia diduga membawa uang setoran Rp50 juta dari Kadis PU, Isa Anshari untuk Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.