Tender Logistik Pemilu Disorot, PMII Laporkan KPU Batam ke Polisi

Riyan menjelaskan, poin pertama adalah dugaan manipulasi atau mark up harga pada tender jasa pengangkutan logistik.

Diungkapkannya, PT Pos Indonesia sebagai pemenang tender distribusi logistik Pemilu 2024 pada Februari, memasukkan harga sebesar Rp12 ribu per paket. Namun, pada tender berikutnya untuk Pilkada 2024 di November, PT Pos Indonesia kembali memenangkan tender dengan harga Rp28 ribu per paket.

"Kenaikan biaya logistik ini tidak sebanding dengan perubahan harga minyak. Kenaikan hingga ratusan persen ini sangat janggal," ungkapnya.

Poin kedua mencakup potensi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses lelang. Riyan mengungkapkan, pada tender Februari 2024, PT Persero Batam menawarkan harga Rp3,34 miliar, sedangkan PT Pos Indonesia menawarkan Rp3,46 miliar.

Meski terdapat selisih sekitar Rp115 juta, PT Pos Indonesia tetap memenangkan tender. Hal serupa terjadi pada tender November 2024, dengan selisih harga yang jauh lebih besar.

"Tender dimenangkan PT Pos Indonesia, meskipun menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan PT Persero Batam. Ini menimbulkan kecurigaan adanya potensi KKN," ujarnya.

Selain itu, Riyan mempertanyakan perbedaan metode perhitungan dalam proses tender. PT Persero Batam menggunakan hitungan volume dalam meter kubik (m3), sesuai ketentuan dalam surat edaran tender, sementara PT Pos menggunakan kilogram (Kg).

"Dari mana PT Pos mendapat data kilogram jika tidak ada komunikasi sepihak dengan penyelenggara," tanya Riyan.

Poin terakhir yang disoroti adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPU yang mengkoordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mendistribusikan logistik.

Menurut Riyan, pemenang tender yakni PT Pos Indonesia, seharusnya bertanggung jawab penuh atas distribusi logistik. Namun, justru PPK yang ditugaskan untuk mendistribusikan logistik.

"PT Pos hanya mengawasi dan mengumpulkan dokumentasi, sementara distribusi dilakukan PPK. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai peran oknum KPU dalam proses tersebut," lanjut Riyan.

Riyan juga menyoroti ketimpangan dalam pembayaran upah distribusi logistik kepada PPK. "PPK hanya menerima upah sekitar Rp200 ribu di TPS mainland dan Rp600 ribu di TPS hinterland. Dengan total 1.821 TPS di Batam, dana yang terserap hanya sekitar Rp364 juta, sedangkan keuntungan mencapai Rp1,3 miliar," jelasnya.

PMII Batam menegaskan, laporan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Batam. "Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, khususnya di lembaga KPU Batam," tegas Riyan.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Batam, Mawardi membenarkan adanya laporan yang ditujukan kepada institusinya. "Benar itu sudah ada laporannya, tapi itu ditujukan kepada sekertariat KPU Batam," kata Mawardi.

Ia menjelaskan, pengadaan tender logistik tersebut merupakan tanggung jawab sekertariat KPU Batam dan bukan tanggung jawab dari lima komisioner. "Karena yang mengurus tender itu sekertariat. Kalau kami komisioner saat ini fokus untuk melakukan persiapan hari H pencoblosan," tutupnya.