Telap Dana JKN, Mantan Bendahara Puskesmas Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Terdakwa Esthi terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain kurungan badan, terdakwa juga dibebankan membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000, subsidair enam bulan kurungan. JPU juga menjatuhkan pidana korupsi uang pengganti sebesar Rp2.452.344.204.

JPU mengatakan, apabila paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama empat tahun.

Menurut JPU, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan merugikan keuangan negara. Keterangannya juga berbelit-belit dan tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan.

JPU menjelaskan, terdakwa mengorupsi Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.496.229.000,-yang diperuntukkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, pembelian obat, alat kesehatan dan kegiatan operasional puskesmas.

Sejak April-Desember 2019 terdakwa mempergunakan dana tersebut untuk dirinya sendiri serta tidak sesuai dengan peruntukkan yaitu salah satunya untuk mengikuti arisan online, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan kas dan mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp.2.789.533.186.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.