Medan, IDN Times - Sumatra Utara (Sumut) menargetkan menjadi salah satu lumbung pangan utama Indonesia pada 2025. Untuk mencapai itu, pemerintah provinsi menargetkan penanaman padi hingga 1,4 juta hektare. Tepatnya 1.465.944 hektare.
Target ini terbagi menjadi 814.638 hektare untuk tanaman reguler dan 651.306 hektare untuk lahan kering serta optimasi lahan (Oplah).
Di tengah upaya itu, distribusi pupuk masih menjadi hambatan utama. Beberapa kendala yang dihadapi petani, di antaranya masalah keuangan petani, waktu sampainya ke petani tidak tepat, petani kesulitan saat menggunakan sistem digital dan administrasi.
Pemerintah pusat kini berusaha memotong rantai distribusi pupuk agar lebih cepat sampai ke petani.
“Penyelesaian kendala-kendala ini perlu kolaborasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah hingga ke perangkat desa, misalnya irigasi ada sistem irigasi, ada irigasi kewenangan pusat, provinsi dan daerah, begitu juga terkait distribusi pupuk,” ujar PJ Gubernur Sumut Agus Fatoni.
Selain pupuk, penyuluh pertanian juga menjadi persoalan. Jumlah kekurangan penyuluh sebanyak 3.142 orang. Kurangnya tenaga ahli ini berdampak pada pengelolaan lahan yang kurang optimal.
Menurut Agus, Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) masih perlu perbaikan signifikan. Fatoni menegaskan perlunya kolaborasi dari pemerintah pusat hingga tingkat desa untuk mengatasi hal ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan permasalahan irigasi akan selesai tahun depan secara keseluruhan dan tahun ini beberapa irigasi akan selesai direvitalisasi Oktober. Sedangkan untuk kendala lainnya seperti pupuk dan benih dilakukan sesegera mungkin.
“Tahun ini September, Oktober mungkin sudah selesai beberapa permasalah irigasi kita, karena kita juga mengerjakan di 8 provinsi penghasil pangan Indonesia, kalau untuk distribusi pupuk Kementan sudah memangkas rantai distribusinya, jadi langsung ke pengecer atau ke petani, benih saya rasa itu bisa kita atasi,” kata Zulhas.