Siswi SMAN 8 Medan Akhirnya Naik Kelas, Ombudsman Soroti Persyaratan

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) disampaikan dalam pengusutan kasus siswi SMAN 8 Medan, yang viral karena tinggal kelas itu, memerintahkan agar MSF naik kelas, tanpa ada syarat diberikan.

"Kita mau siswi tersebut naik kelas, dengan tanpa syarat. Catatan kita bahwa silahkan perbaiki proses kenaikan kelas MSF ini, dengan tidak ada menyatakan kenaikan kelas bersyarat. Kita pun punya aturan bahwa berdasarkan operasional satuan pendidikan belum mengatur soal kenaikan kelas itu," jelas James.

James juga mengungkap soal kejanggalan di rapor MSF. Ada perbaikan namun ada pesan yang ditulis dan memberikan kesan tendensius.

"Tulisan itu, tidak tepat. Apa mendidik seperti ini, harusnya jangan ada kata bolos. MSF bukan bolos, dia tidak hadir ada konfirmasi. Agak rancu kita lihat satu sisi," ucap James.

James meminta SMA Negeri 8 memaksimalkan tugas Guru Bimbingan Konseling (BK). Karena Ombudsman menilai guru BK di SMA Negeri 8 tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan teknis kerja di sekolah.

"Ada siswa sudah ditemukan dan dapat surat peringatan (SP) sampai tiga kali, tapi dia naik kelas. Beda sama MSF, tidak ada peringatan malah dibuat keputusan tinggal kelas, ada apa. Ini semua harus diperbaiki semuanya di SMAN 8 Medan ini," kata James.

Dalam temuan Ombudsman juga menunjukkan bahwa kepala SMA N 8 Rosmaida juga melakukan malaadministrasi . Dibuktikan dengan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMA Negeri 8 Medan, tidak mengatur secara khusus terkait komponen atau indikator kenaikan kelas peserta didik.

"Bahwa Keputusan yang diambil, saat pelaksanaan Rapat Dewan Guru SMA Negeri 8 Medan dengan menyimpulkan MSF, tidak naik kelas dikarenakan ketidakhadiran peserta didik padahal SMA Negeri 8 Medan, belum memiliki komponen atau indikator kenaikan kelas peserta didik," jelas James.