Sebelum Terjadi Kebocoran Gas, Tim Bupati Madina Ditolak PT SMGP

Fakta tersebut membuat publik kian geram terhadap manajemen perusahaan yang memproduksi tenaga panas bumi tersebut.

Termasuk pengurus DPD KNPI Sumatera Utara yang langsung merespon. Bahkan Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan bersama jajaran pengurus sudah membentuk tim untuk menginvestigasi kasus tersebut.

"Ini sangat tragis, apalagi ada korban jiwa yang masih balita. Dari kronologis sementara yang kami dapat kuat dugaan faktor kelalaian PT SMGP di sini," urai Samsir Pohan.

Samsir berjanji, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga ke Mabes Polri.

"Kita kawal secara terang benderang hingga ke Mabes Polri. Ini soal nyawa warga yang ada di sekitar lokasi PT SMGP," tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris KNPI Sumut Bambang Saswanda Harahap menegaskan pihaknya melakui Bidang Lingkungan Hidup KNPI Sumut telah membentuk tim investigasi.

"Secara mandiri kami telah lakukan investigasi untuk memastikan ada pertanggungjawaban penuh dari PT SMGP, bahkan kami mendorong kaji ulang izin PT SMGP," jelas Bambang Saswanda.

Putra asli Mandailing Natal tersebut menilai ada yang janggal ketika manajemen PT SMGP menolak kedatangan tim bentukan Bupati Madina.

"Kok kesannya arogan mentang-mentang memperoleh izin operasional dari Pemerintah Pusat. Padahal mereka beroperasi di wilayah Madina," kata pria yang karib disapa Bim Harahap tersebut.

Menurut Bim, hal itu jelas mencoreng citra investasi di Bumi Gordang Sambilan.

"Mandailing Natal kaya, kita sepakat untuk itu, kita mendukung investasi masuk ke Mandailing Natal, tapi ada satu hal yang harus menjadi harga mati, yakni faktor keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar. Jangan investasi malah menjadi ancaman," ujar pria yang karib disapa Bim Harahap tersebut.

Bim Harahap menambahkan, seluruh investasi di Madina, baik tambang maupun perkebunan, harus memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan warga, terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan.

"Mestinya ada analisa awal, ketika SMGP beroperasi, mereka sudah kaji dampak lingkungan yang timbul. Peristiwa ini jelas terlihat faktor ini tidak menjadi prioritas, ini soal nyawa, bukan soal PAD dan pembangunan semata. Mudah-mudahan kasus ini terungkap dan ada keadilan bagi rakyat," pungkas Bim.