Reklamasi Rampas Mata Pencarian Masyarakat Kampung Tua Panau

Kampung Tua Panau yang berlokasi di pesisir timur Kota Batam ini memiliki 170 Kartu Keluarga (KK) dengan total 600 jiwa. Kampung ini juga merupakan salah satu kampung tertua yang ada di Kota Batam.

Masyarakat Kampung Tua Panau telah menetap di lokasi ini sejak tahun 1980 an, seperti yang diungkapkan salah seorang wanita paruh baya, Ipa Bakri (63) saat ditemui di bibir pantai Kampung Tua Panau.

Ia menjelaskan, dirinya bersama almarhum suaminya telah menetap di Kampung Tua Panau sejak tahun 1996. Meski pendatang, ia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat sekitar bertahan hidup dari hasil laut.

"Almarhum suami ibu bersama anak-anak sering berkarang dan melaut, dari hasil tangkap itu bisa untuk makan keluarga, bisa juga dijual ke masyarakat-masyarakat sekitar," kata Ipa.

Namun, setelah adanya aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh PT BSI, ekosistem di perairan tempat para nelayan tradisional mencari nafkah menjadi rusak.

"Sudah satu tahun reklamasi berjalan, selama itu juga lah kami juga kesulitan mencari ikan dan berkarang di perairan ini. Harapan kami memang berhenti lah aktivitas penimbunan ini karena buat kami risau saja" ujarnya.

Selain merusak ekosistem, aktivitas reklamasi itu juga menyebabkan menurunnya angka masyarakat yang berkunjung ke pantai Kampung Tua Panau. Hal itu menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian di kampung tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin saat ditemui di Kota Batam mengatakan bahwa aktivitas reklamasi PT BSI yang merugikan masyarakat Kampung Tua Panau ini sempat terhenti beberapa waktu lalu.

Aktivitas itu terhenti setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan aktivitas kegiatan pada, Jumat (5/5) lalu. Penyegelan ini dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Hal itu dilakukan setelah tim KKP menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Reklamasi itu juga tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Tapi setelah pihak PT BSI membayar denda kepada KKP, aktivitas reklamasi kembali berjalan, itu yang membuat masyarakat Kampung Tua Panau bingung dan kesal. Atas dasar itu, masyarakat pun hari ini kembali mendatangi PT BSI untuk meminta aktivitas reklamasi berhenti," kata Wahyu Wahyudin.

Lanjut Wahyu, dari hasil pertemuan dari pihak perwakilan warga Kampung Tua Panau dengan manajemen PT BSI, telah disepakati bahwa akan dilakukan pertemuan kembali pada, Rabu (6/12) mendatang. 

Selain itu, disepakati juga bahwa aktivitas reklamasi yang dilakukan PT BSI selama 24 jam ini dihentikan hingga adanya hasil kesepakatan saat pertemuan 6 hari kedepan.

"Kami harapkan pihak PT BSI bisa memenuhi pertemuan tanggal 6 nanti agar ada keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Selain itu juga kami dari fraksi PKS akan menyurati fraksi PKS di Komisi IV DPR RI untuk memanggil PT BSI dan BP Batam," tutupnya.

Masyarakat Kampung Tua Panau menyayangkan atas kembali berjalannya aktivitas reklamasi di PT BSI setelah adanya pembayaran denda kepada KKP.

Salah seorang masyarakat setempat, Muhammad Hasan Deni (54) menegaskan, KKP terkesan tutup mata setelah adanya pembayaran denda oleh PT BSI, karena pihak perusahan kembali melakukan aktivitas reklamasi.

"KKP dan pemerintah terkesan tutup mata, apa memang seperti ini kerja KKP. Kok bisa setelah bayar denda aktivitas reklamasi jalan kembali," kata Hasan.

Ia menegaskan bahwa dari aktivitas tersebut, seluruh perairan di sekitar Kampung Tua Panau terdampak lumpur setinggi lutut orang dewasa. Hal itu menyebabkan nelayan tradisional tidak lagi bisa melaut selama satu tahun terakhir.

"Satu tahun tidak ada penghasilan gara-gara ini, terpaksa warga sekarang mencari nafkah menjadi buruh kasar. Atas dasar itu kami tadi melakukan aksi kembali di PT BSI untuk menghentikan aktivitas reklamasi," tegasnya.

Atas dasar itu, Hasan dan seluruh masyarakat Kampung Tua Panau meminta agar pemerintah menindak secara tegas PT BSI yang secara terang-terangan telah merugikan masyarakat setempat.