Anggaran infrastruktur paling gede, jumlahnya Rp1,5 T
Target pendapatan 2026 mencapai Rp11,67 Triliun, turun dari tahun sebelumnya
Bobby berharap eksekutif dan legislatif bisa maksimalkan pembangunan
Medan, IDN Times - Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar, Rabu (5/11/2025),
Dalam penyampaiannya, Bobby menekankan bahwa APBD tahun depan akan difokuskan pada lima prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, serta pengembangan berbasis kawasan strategis.
Pemprov Sumut mengalokasikan dana besar untuk mendukung sektor-sektor strategis tersebut. Untuk pendidikan, anggaran mencapai Rp1,285 triliun lebih, sementara sektor kesehatan mendapat Rp499 miliar lebih.
Di sisi lain, pertanian dan ketahanan pangan dialokasikan Rp151 miliar lebih, sedangkan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dengan anggaran mencapai Rp1,5 triliun lebih.
“Kebijakan APBD Tahun 2026 diarahkan pada tiga prinsip ilmiah fiskal, yaitu efisiensi anggaran, efektivitas kebijakan yang berorientasi hasil, fokus pada outcome dan impact, bukan sekadar realisasi anggaran, serta kemandirian fiskal untuk mendorong peningkatan PAD,” ujar Bobby Nasution.
Dalam paparannya, Bobby menjelaskan bahwa target pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp11,67 triliun, atau turun sekitar Rp875,81 miliar (6,98 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,07 triliun (18,69 persen).
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat menjadi Rp6,96 triliun, naik Rp547,76 miliar dari tahun sebelumnya. Kenaikan PAD ini diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal Sumut, sehingga pembangunan tetap bisa berjalan optimal meski terjadi penurunan dari pusat.
Bobby menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Utara hanya bisa berjalan optimal jika ada kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
“Pembangunan Sumut butuh kolaborasi dan sinergitas eksekutif dan legislatif. DPRD bukan hanya mitra politik, tetapi mitra akuntabilitas publik,” kata Bobby Nasution.