Putusan MK soal Pilkada, PDIP Sumut: Parpol Harus Berdaulat

Perubahan ambang batas pencalonan ini membuat para partai bisa mengusung calonnya sendiri. Sehingga jika ada kader partai yang layak bisa dicalonkan dalam kontestasi Pilkada.

“Ini kan kesempatan yang harus diampil Parpol untuk mencalonkan kadernya, sesuai cita -cita ideologinya, cita cita programnya. Dengan demikian, rakyat punya pilihan yang ideologis juga,” kata Aswan.

Aswan pun mengkritik. Selama ini banyak calon kepala daerah yang memborong partai dengan koalisi gemuk. Sementara, jika diuji kualitasnya, dinilai beum layak. Bahkan kualitas dan komitmen membangun daerah juga diragukan.

“Karena hanya dengan kedekatan kekuasaan. Keputusan MK tentang ambang batas pengusung calon adalah kesempatan parpol mengambil kedaulatan tanpa intervensi. Pun mereka mau diintervensi, mau digiring ke sana kemari, toh gak selamat juga. Gugur juga ketua umumnya. Gugur juga menteri-menterinya,” katanya.

Dia juga menegaskan, PDI Perjuangan adalah partai yang tidak bisa diintervensi. Putusan MK ini juga semakin memantapkan PDI Perjuangan semakin bergerak untuk mengusung calon dalam Pilkada.

Misalnya di Kota Medan, PDI Perjuangan punya peluang untuk mengusung sendiri calon wali kota. Namun kata Aswan, mereka masih menunggu potensi untuk berkoalisi dengan partai lainnya.

“Dengan putusan MK, kita bisa tanpa koalisi bisa berlayar. Tapi kita tidak mau sendirian. Kita mau ada partai yang bsia berkoalisi bersama. Sehingga bisa melakukan proses pilkada dengan baik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah juga memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Putusan perkara yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora ini dibacakan pada Selasa (20/8/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.