PSN Rempang jadi Pembahasan Panas di Debat Calon Gubernur Kepri
Batam, IDN Times - Pertempuran gagasan dan narasi bergejolak dalam debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (2/11/2024).
Dua pasangan calon, Ansar Ahmad - Nyanyang Haris Pratamura dengan nomor urut satu, serta Muhammad Rudi - Aunur Rafiq dengan nomor urut dua beradu visi dan persepsi tentang masa depan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang.
1. Lempar-lemparan tanggung jawab saat bahas Rempang
Lempar-lemparan tanggung jawab atas terjadinya insiden kericuhan pada 7 September 2023 di Pulau Rempang menjadi pembahasan serius dalam debat ini.
Perbincangan yang berlangsung dengan penuh ketegangan memuncak pada persoalan komunikasi lintas instansi, utamanya dalam penanganan PSN di Pulau Rempang.
Isu ini pertama kali disuarakan pasangan Ansar - Nyanyang yang mengkritisi buruknya komunikasi yang dijalin oleh rival mereka, Rudi, mantan Kepala BP Batam.
"Komunikasi adalah poros utama yang, jika tidak dipegang erat, hanya akan melahirkan kegaduhan," tegas Ansar, mantan Gubernur Kepri. Ia menyiratkan bahwa ketidaksempurnaan komunikasi Rudi telah mencipta riuh yang tak perlu dalam masuknya investasi tersebut.
2. Rudi pertanyakan kontribusi Ansar untuk PSN Rempang
Rudi segera merespon tajam. Dalam pandangannya, gubernur yang sejati adalah wakil sejati masyarakat, pelayan setia yang memastikan aspirasi mereka tidak diabaikan.
“Di Pulau Rempang, sebagai proyek nasional, apa saudara Ansar mendukung sepenuhnya?,” tanya Rudi.
Ansar, dalam pandangan yang tenang namun tajam, menegaskan investasi di Pulau Rempang adalah jalan panjang dengan manfaat besar bagi masyarakat. Baginya, masalah komunikasi memang perlu dijadikan prioritas utama.
"Bila komunikasi terjalin dengan baik, kegaduhan tidak akan pernah ada," jawabnya.
Rudi kembali menyoroti lemahnya peran gubernur dalam proyek nasional ini, menyatakan bahwa hampir tak ada kontribusi berarti yang terjadi di tahun 2023.
“Hampir 100 persen proyek di Rempang ini berjalan tanpa kontribusi dari gubernur,” kritik Rudi.
3. Ansar merasa wewenang sebagai gubernur kerap tak diindahkan karena kendali penuh BP Batam
Ansar membela prinsip komunikasi inklusifnya, yang baginya adalah landasan kokoh untuk merangkul seluruh pihak. Ia menggambarkan upayanya beberapa kali menginisiasi dialog, namun merasa wewenang yang seharusnya dimilikinya sebagai gubernur kerap tak diindahkan, mengingat BP Batam masih memegang kendali penuh.
“Pembebasan lahan 1.000 hektar di PT BAI (Bintan Alumina Indonesia) berhasil kami lakukan tanpa benturan berarti. Konsep Tanjung Banun terjadi setelah saya berkunjung, berdialog dengan pak Grisman, dan kami memutuskan menjalankan proyek ini bertahap,” tegas Ansar mengakhiri.