PLTA Batangtoru Bakal Aktif Lagi, WALHI: Pemerintah Inkonsisten
- WALHI Sumut mengkritik pemerintah karena kembali memberi izin PLTA Batangtoru yang sebelumnya dicabut, menilai langkah itu menunjukkan inkonsistensi dalam perlindungan lingkungan.
- Pembangunan PLTA Batangtoru disebut menyebabkan berkurangnya tutupan hutan lebih dari 350 hektare dan mengancam ekosistem penting habitat satwa langka serta sumber air masyarakat.
- Proyek PLTA Batangtoru milik PT NSHE ditunda hingga Oktober 2026 akibat banjir besar, sementara pemerintah mewajibkan audit lingkungan ulang dan pemulihan vegetasi minimal 120 persen.
Medan, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara melontar kritik keras kepada pemerintah yang kembali memberikan izin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru pasca dicabut beberapa waktu lalu. PLTA yang dikelola PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) itu, dicabut izinnya setelah dituding sebagai bagian penyebab bahala banjir Sumut.
Direktur WALHI Sumut Rianda Purba mengatakan, PLTA Batangtoru mengancam keberlangsungan Ekosistem Batangtoru (EBT) , salah satu bentang hutan tropis tersisa di Sumatera Utara yang menjadi habitat satwa langka dan sumber kehidupan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, WALHI Sumut menilai pemerintah menunjukkan sikap inkonsisten dalam perlindungan lingkungan. Terbukti, pemerintah memberikan kembali izin operasional perusahaan itu.
1. Pembangunan PLTA Batangtoru dituding mengurangi tutupan hutan dan memicu gangguan ekologis
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menyebut Ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli merupakan salah satu kawasan hutan tropis penting yang masih memiliki tutupan hutan relatif utuh di Sumatera Utara. Secara administratif, kawasan ini membentang di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.
Menurut WALHI, kawasan tersebut tidak hanya menjadi habitat bagi orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan berbagai flora-fauna dilindungi lainnya, tetapi juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang menopang kehidupan masyarakat di wilayah hilir.
“Warga bergantung pada hutan sebagai sumber air bersih sekaligus pelindung dari ancaman banjir, erosi, dan longsor,” ujar Rianda, Sabtu (6/6/2026).
WALHI Sumut menilai pembangunan PLTA Batang Toru telah menyebabkan berkurangnya tutupan hutan dan lahan lebih dari 350 hektare di sepanjang sekitar 13 kilometer kawasan sungai Batang Toru. Aktivitas pembangunan disebut berdampak terhadap perubahan kondisi ekologis di kawasan tersebut.
Dalam keterangannya, WALHI menyebut sejumlah dampak yang berpotensi muncul, antara lain terganggunya fluktuasi alami debit sungai, meningkatnya sedimentasi akibat aktivitas konstruksi, hingga risiko pencemaran sungai dari limbah hasil penggalian terowongan. Organisasi lingkungan itu juga menyoroti perubahan pola sedimentasi yang dipicu pembukaan lahan, pembangunan jalan, serta aktivitas penggalian dan penimbunan di area proyek.
2. Proyek PLTA Batangtoru harus dihentikan
WALHI Sumut mengaitkan pembangunan PLTA Batangtoru dengan bencana banjir yang terjadi pada November tahun lalu. Saat itu, menurut mereka, pemerintah sempat menghentikan aktivitas pembangunan dan proses perizinan proyek. Namun, pembangunan kini kembali berjalan.
"Ini bukti pemerintah inkonsisten. Pemerintah tidak memikirkan nasib ekosistem Batangtoru yang rusak. Pemerintah tidak memikirkan rakyat yang terdampak bencana ekologis. Pemerintah juga tidak memikirkan satwa dilindungi seperti orangutan tapanuli dan harimau Sumatera yang habitatnya semakin tergerus," tukasnya.
3. PLTA akan beroperasi pada Oktober 2026
Dilansir dari Bloomberg Tecnoz, operasional atau tahap komisioning PLTA Batangtoru milik PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) mengalami penundaan hingga Oktober 2026 setelah terdampak banjir besar yang melanda Sumatra pada akhir 2025. Sebelumnya, proyek berkapasitas 510 MW tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap komisioning pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Kementerian ESDM menyebut penundaan dilakukan setelah pemerintah melakukan identifikasi dampak pascabencana.
Di tengah penundaan tersebut, NSHE juga mengajukan permohonan audit lingkungan ulang kepada Kementerian Lingkungan Hidup setelah izin operasional proyek dicabut pemerintah. Pencabutan itu berkaitan dengan dugaan kontribusi sejumlah perusahaan, termasuk PLTA Batangtoru, terhadap kerusakan kawasan hutan yang dinilai memperparah banjir di Sumatra Utara.
Pemerintah menyatakan pengelola proyek wajib menjalankan langkah pemulihan lingkungan dengan capaian minimal 120 persen, termasuk melakukan rehabilitasi vegetasi melebihi kondisi sebelumnya. Di sisi lain, Kementerian ESDM menegaskan proyek tersebut telah mengantongi izin penggunaan kawasan hutan (PPKH) dan memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak terkait penggunaan kawasan hutan.
PLTA Batang Toru dibangun di kawasan seluas sekitar 650 hektare di Tapanuli Selatan dan dirancang memiliki empat turbin dengan total kapasitas 510 MW. Sebelum penundaan akibat banjir, satu unit turbin direncanakan mulai beroperasi pada akhir 2025.
"Hentikan aktivitas industri ekstraktif maupun pembangunan infrastruktur di wilayah ekosistem Batangtoru. Hentikan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru yang dijalankan NSHE," pungkas Rianda.
