PKS Sudah Tegaskan Oposisi, Bagaimana dengan Sikap Gerindra?

05 Jul 2019, 14:25 WIB

IDN Times/Prayugo Utomo

Medan, IDN Times - Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah selesai masih menyisakan konflik. KPU sudah menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Sementara, Prabowo-Sandi hingga saat ini belum menentukan sikap apa pun. Apakah menjadi oposisi atau koalisi bersama pemerintah lima tahun mendatang.

“Dalam posisi ini, Pak Prabowo mendengar semua masukan. Misalnya ada selentingan mengatakan Pak Prabowo sudah pasti oposisi. Pak Prabowo sudah pasti bergabung dengan pemerintah. Dua-duanya (itu) salah. Karena dua-duanya masih dalam komunikasi politik,” ujar Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kota Medan, Kamis (5/7).

1. Masih PKS yang sudah tegaskan menjadi oposisi

IDN Times/Prayugo Utomo

Kata Dahnil, saat ini Prabowo masih mendengar masukan dari berbagai pihak. Khususnya konstituen Gerindra sebagai pengusung.

“Jadi belum ada kepastian oposisi atau bergabung. Yang sudah menegaskan oposisi adalah teman-teman PKS. Di pertemuan kami, (mereka) juga menyatakan akan oposisi. Pak Prabowo tentu terbuka,” ungkap Dahnil.

Prabowo, kata Dahnil, masih ingin visinya soal kedaulatan pangan dan energi terwujud. Jika ada komunikasi politik antar kubu, Prabowo ingin memastikan hal tersebut.

2. Residu konflik politik pasca-pilpres harus cepat dinetralisir

IDN Times/Abdurrahman

Masyarakat menjadi kelompok yang paling mendapat imbas dari politik Pilpres. Kata Dahnil, itu harus dinetralisir.

Dia mencontohkan, beberapa orang yang dituduh makar dan sempat ditahan Polda Sumut. Itu harus segera dilakukan penyelesaian secara arif dan bijaksana.

“Maksud saya misalnya ada relawan Prabowo-Sandi yang ditangkap. Kemudian Dapat hukuman. Di Medan kan juga banya dan beberapa orang yang diutus Pak Prabowo ke sini (Medan) supaya dijaminkan dan dilepaskan,” ungkapnya.

3. Residu konflik politik bisa menyisakan dendam

IDN Times/Irfan Fathurohman

Dahnil juga menyampaikan harapan Prabowo pasca-Pilpres. Prabowo tidak ingin residu konflik itu berkelanjutan dan semakin liar.

“Kami tidak menginginkan ada residu dendam. Politik kita mengerikan, karena bisa menyisakan dendam yang berkelanjutan,” ujarnya.

4. Minta ada diskresi kasus hukum proses politik Pilpres

IDN Times/Prayugo Utomo

Menurut Dahnil, dendam yang berkepanjangan itu bisa dihentikan. Caranya adalah, kebijakan untuk menghentikan segala proses hukum terkait proses politik.

“Kami berharap yang terkait dengan tindakan hukum dari proses politik yang lalu bisa dihentikan. Ada diskresi terkait dengan ini. Karena yang kita pertaruhkan adalah masa depan indonesia. Persatuan Indonesia. Itu yang didorong Pak Prabowo, BPN dalam konteks ini,” tukasnya.

5. Residu konflik politik mengancam pembangunan pemerintahan lima tahun mendatang

(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Dahnil kembali menegaskan, residu konflik pasca Pilpres tidak bisa dibiarkan. Jika begitu, maka ancaman menghadang pemerintahan lima tahun mendatang.

“Residu Pilpres ini tidak elok dan tidak apik untuk dilanjutkan pemerintahan lima tahun ke depan. Pasti dendam terhadap pemerintahan sangat membahayakan pembangunan dan persatuan kita,” pungkasnya.l