Petani Gelar Diskusi Publik Konflik Agraria, Berharap Ada Titik Terang

Mewakili Kakanwil BPN Sumut, Marulap Siahaan, menjelaskan landasan hukum reforma agraria.

Dirinya juga menjelaskan beberapa aturan terkhusus pelepasan aset dari Kementrian BUMN yang harus diperhatikan dalam penyelesaian konflik agraria, terutama dengan BUMN.

Namun, di pihak Serikat Tani menyatakan adanya beberapa hal yang belum tuntas dan tak kunjung jelas. Hal ini dinyatakan oleh Ardi dan Agnes dari organisasi SPSB serta Imam STMB yang meminta keseriusan Pemerintah dalam penyelesaian konflik yang dihadapi.

"Kita bingung, sampai saat ini belum selesai, mana yang kita ikuti. Pemerintah Sumut bilang Penyelesaian ada di Pusat, namun Pemerintah Pusat bilang ada di Sumut," katanya.

Begitupun, permasalahan konflik dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri di kawasan hutan Padang Lawas.

"Sekarang Rakyat dihadapkan pada janji yang tak kunjung terlaksana. Rakyat dipaksa untuk mencari solusi sendiri tanpa ada kejelasan dari Pemerintah," jelas Anto dari KTJJM.

Dalam menyoroti permasalahan agraria di Sumut, salah satu Pemantik, Rianda Purba selaku Sekretaris Sekber RA Sumut mengatakan bahwa berbagai aturan penyelesaian konflik agraria telah tersedia. Namun, saling tumpang tindih.

"Belum lagi di tingkat kelembagaan negara yang masih egosektoral dan administrasinya yang rumit. Namun, saat rakyat sudah memenuhi semua persyaratan dan prosesnya, kemana Pemerintah? Kita belum melihat hasil konkret dan capaian yang signifikan dari program Reforma Agraria Pemerintah," ungkap Riab.

Mewakili KPA Sumut Ari menutup diskusi "Semoga Hai Tani Nasional tahun 2022 menjadi titik kebangkitan gerakan Tani di Sumatera Utara," tutupnya.