Perintangan Jurnalis, Konsep Kolaborasi Bobby Nasution Dipertanyakan

Dadang menilai, ketegangan antara Wali Kota Bobby Nasution dan para awak media di Medan, akan berdampak kepada konsep pemerintahan kolaboratif yang terus digaungkan. Dadang mengatakan, Wali Kota Medan harusnya bijak dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Dadang, sistem pemerintahan kolaborasi dengan konsep 'Pentahelix' terdapat lima elemen yang saling berkaitan didalamnya, yang salah satu diantaranya adalah pers.

"Dalam konsep 'Pentahelix' ada lima elemen yang saling berkaitan erat yaitu pemerintah, DPR, perguruan tinggi, masyarakat dan pers. Sehingga tidak akan mungkin Bobby bisa berpaling dari lima elemen itu jika ingin menerapkan pemerintahan kolaboratif," kata Dadang Dermawan, Rabu (21/4/2021).

Insiden perintangan hingga pengusiran jurnalis yang berlanjut hingga saat ini, kata Dadang, merupakan akibat dari minimnya saluran yang menjadi penyelesaian dari persoalan tersebut. Ini juga yang akan berdampak pada macetnya arus informasi dari Pemko Medan kepada masyarakat.

"Dari insiden tersebut yang saya lihat dari kejauhan bahwa tidak adanya jembatan komunikasi yang terbuka antara Bobby dan insan pers. Persoalan itu dibiarkan putus begitu saja dan kedua-duanya bertahan dengan asumsi dan pemahamannya masing-masing. Sehingga niat baik pers dan wali kota tidak tersambung sampai sekarang," ujarnya.

Akibatnya, wacana ini pun menjadi semakin meluas. “Yang terjadi adalah aksi para jurnalis ditanggapi sebagai hal yang negatif oleh pihak Pemko Medan atau orang-orang terdekatnya dan sebaliknya, tidak responsifnya Bobby dengan tuntutan itu dianggap sesuatu hal yang negatif pula oleh insan pers,” imbuhnya.

Dadang kembali mengingatkan supaya Bobby bijak dalam  menganalisis masalah. Karena ketegangan ini akan berdampak pada konsepsi Pemerintahan Kolaboratif yang akan diterapkannya.

Dengan demikian, lanjutnya, hal demikian tidak menguntungkan bagi pemerintahan Bobby Nasution ke depan. Sebab menurutnya, kedua elemen ini saling membutuhkan sehingga harus ada dorongan dari semua pihak agar komunikasi dan hubungan keduanya terjalin kembali.

"Bobby harusnya berpikir lebih netral, dengan menerima semua masukan dari berbagai pihak termasuk masukan dari jurnalis. Demikian juga dengan jurnalis, kalau menurut saya kedua-duanya harus lebih maju untuk menganulir kemacetan komunikasi yang terjadi," pungkasnya.

Bobby Nasution yang diwawancarai awak media menunjukkan sikap enggan untuk minta maaf. Bobby hanya mengatakan jika dirinya sudah berkomunikasi dengan sejumlah organisasi wartawan.

“Aksi itulah, saya kemarin kita kan sudah berkomunikasi, dengan PWI dengan ada SMSI, ada 3 lembaga yang sudah kita komunikasikan. Dan sudah sepakat kalau permasalahan doorstop, saya rasa di lapangan saya tidak pernah menolak untuk doorstop,” ujar Bobby dalam wawancara, Rabu (21/4/2021).  

Dia hanya menjelaskan jika pihaknya saat ini sudah menyediakan tempat untuk awak media di Pemko Medan. Termasuk sejumlah fasilitas lainnya. Sayangnya saat awak media menanyakan soal tuntutan permintaan maaf, ada sejumlah orang yang menimpali untuk mengakhiri wawancara dengan Bobby.

“Terima kasih Pak Wali, Terima kasih Pak Wali,” ujar suara sejumlah orang yang diduga bukan dari kalangan jurnalis.

Dugaan perintangan dan intimidasi ini terjadi saat dua jurnalis Rechtin Hani Ritonga (Harian Tribun Medan) dan Ilham Pradilla (Suara Pakar) hendak melakukan wawancara cegat (doorstop) kepada Bobby di Pemko Medan, Rabu (14/4/2021) sore. Mereka menunggu Bobby di depan pintu masuk lobby depan.

Selang beberapa saat, mereka didatangi oleh Satpol PP yang mengatakan mereka tidak boleh mewawancarai Bobby. Satpol PP itu mengatakan, untuk melakukan wawancara harus memilik izin. Hani dan Ilham tetap menunggu Bobby.

Sekitar pukul 17.00 WIB, Hani dan Ilham mendekat ke pintu lobi. Karena mereka melihat ada tanda-tanda Bobby akan turun. Petugas pengamanan dari kepolisian dan Paspampres kemudian mengusir mereka. Petugas pengamanan kembali mengatakan soal izin wawancara, bukan di dalam jam kerja, dan mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

Saat itu, Hani merasa diintimidasi karena salah satu Paspampres membentaknya untuk mematikan dan meminta menghapus rekaman kejadian. Rekannya Ilham juga diminta mematikan rekaman video.

Sebelumnya, Komandan Paspampres Mayjen Agus Subianto sudah menyampaikan klarifikasinya. Agus menyampaikan, dua jurnalis itu dianggap sebagai orang yang masuk ke Pemko Medan tidak sesuai dengan prosedur.

“Di awali datang 2 orang, masuk ke pemkot tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan tanda pengenal, kemudian dicegah oleh polisi dan satpol PP, kemungkinan ditegur tidak terima,” ujar Agus lewat pesan singkat, Kamis (15/4/2021).

Untuk diketahui, jurnalis dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Pers menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik dapat dipidana kurungan penjara selama dua tahun, atau denda paling banyak Rp500 juta.