Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi aksi jurnalis memperjuangkan kebebasan pers. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Gerakan solidaritas para jurnalis di Medan untuk menentang dugaan perintangan dan intimidasi di kantor Wali Kota semakin menguat. Hingga hari ini terhitung, sudah empat kali para jurnalis berunjuk rasa.

Meski terus-terusan didemo, Bobby belum juga menunjukkan gelagat mau memenuhi tuntutan para jurnalis. Bahkan, ketika awak media menanyakan soal tuntutan permintaan maaf, menantu Presiden Joko Widodo itu selalu memberikan jawaban lain.

Ketegangan antara Bobby dan jurnalis menjadi sorotan pengamat. Salah satunya adalah Dadang Darmawan Pasaribu, pengamat kebijakan publik.

1. Program pemerintahan kolaboratif akan terdampak jika Bobby tidak bijak

Massa FJM mengelar unjuk rasa keempat di depan Kantor Wali Kota Medan, Rabu (21/4/2021). Aksi ini adalah buntut dari kasus dugaan perintangan dan intimidasi oleh tim pengamanan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, terhadap dua jurnalis di Balai Kota beberapa waktu lalu. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dadang menilai, ketegangan antara Wali Kota Bobby Nasution dan para awak media di Medan, akan berdampak kepada konsep pemerintahan kolaboratif yang terus digaungkan. Dadang mengatakan, Wali Kota Medan harusnya bijak dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Dadang, sistem pemerintahan kolaborasi dengan konsep 'Pentahelix' terdapat lima elemen yang saling berkaitan didalamnya, yang salah satu diantaranya adalah pers.

"Dalam konsep 'Pentahelix' ada lima elemen yang saling berkaitan erat yaitu pemerintah, DPR, perguruan tinggi, masyarakat dan pers. Sehingga tidak akan mungkin Bobby bisa berpaling dari lima elemen itu jika ingin menerapkan pemerintahan kolaboratif," kata Dadang Dermawan, Rabu (21/4/2021).

2. Saluran komunikasi kepada masyarakat akan macet jika Bobby tetap kekeuh

Editorial Team

Tonton lebih seru di