Lambang Partai NasDem. (IDN Times/Istimewa)
Pernyataan politisi NasDem itu mendapat kritik keras dari pegiat Hak Asasi Manusia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyebut, Sahroni tidak memiliki empati terlebih perspektif keadilan bagi korban. Pernyataan Sahroni cenderung menyalahkan masyarakat.
“Harusnya sebagai wakil rakyat, Sahroni ikut berjuang. Turut berduka atas kejadian yang menimpa para korban dan warga. Sahroni harusnya meminta secara tegas Pangdam I/BB untuk mengusut tuntas dah menindak tegas oknum anggota TNI yang terlibat, bukan malah sebaliknya,” kata Direktur LBH Medan Irvan Sahputra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/11/2024).
Bagi LBH Medan, pernyataan Sahroni justru melanggengkan praktik kekerasan yang dilakukan aparat militer. “Ini seakan-akan menormalisasi keadaan dan layaknya pengacara terduga pelaku 33 Anggota TNI yang saat ini sedang diperiksa di Pomdam I/BB,” tegas Irvan.
Harusnya, lanjut Irvan, Sahroni sebagai wakil rakyat, langsung turun ke lapangan dan memberikan perhatian khusus kepada para korban dan keluarga nya. Bukan malah menyimpulkan jika seakan-akan warga yang salah.
“Sahroni harusnya mengecam tindakan prajurit TNI yang terlibat. Apapun alasannya tidak ada satupun aturan hukum di negara kita yang membenarkan menghilangkan nyawa orang tanpa proses hukum (Extra Judical Killing),” katanya.
“Sahroni telah melukai hati masyarakat, kerena tidak mengetahui faktanya secara utuh tetapi menyimpulkan seakan-akan warga yang salah,” pungkasnya.
LBH Medan dalam keterangannya juga kembali mendesak Pangdam I/BB untuk menuntaskan persoalan ini. Mereka mendorong proses hukum yang berkeadilan bagi para korban. Para pelaku penyerangan juga harus diseret ke pengadilan pidana umum. Selain diproses di Polisi Militer.