Pemilu di Sumut Dikawal 22 Ribu TNI Polri, Masih Berani Ganggu?

Saat Apel, Kapolri dan Panglima memeriksa langsung kesiapan. Setiap satuan langsung di cek dan ditanyai kesiapannya.

Di lapangan apel, berbaris rapi berbagai pasukan. Mulai dari yang tidak menggunakan senjata hingga berseragam lengkap untuk mengantisipasi huru hara saat kejadian.

Tak hanya itu, yang paling menyita perhatian adalah pasukan unit K9 dari kepolisian. Mereka berdiri gagah dengan anjing-anjing terlatih bertubuh kekar.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sumut masuk di angka 46,73. Angka ini menunjukkan potensi kerawanan yang masuk dalam dimensi sedang terjadi di Sumut.

Meskipun begitu Polda Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan tetap melakukan siaga ketat.

Utnuk diketahui skor IKP paling tinggi ada di Papua dengan angka 55,08 yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota.

“Rekan rekan media kan tau situasi Sumut seperti apa. Itu tidak terlepas dari peran masyaakat yang menyatakan keamanan adalah kebutuhan bersama,” ujar Agus.

Agus hanya berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Pihaknya akan bekerja keras dengan bersinergi lintas institusi untuk melakukan pengamanan.

Untuk langkah-langkahnya juga sudah dibahas. “Kita akan amankan dengan kekuatan dengan kawan kawan TNI. Insya Allah kejadian seperti itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Kabar yang berhembus di lapangan acapkali menyebut khususnya kepolisian tidak netral dalam Pemilu 2019. Polda Sumut dan kodam I/Bukit Barisan kembali menegaskan jika mereka tetap netral.

Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayjen Mohamad Sabrar Fadhilah juga menegaskan, keterlibatan mereka dalam Pemilu untuk memastikan bisa berjalan aman dan lancar.

“Kami menegaskan soal netralitas yang sudah menjadi keharusan. Kami memberitahukan ke publik bahwa ini pesta demokrasi kita ikut mengamankan. Insya Allah aman,” pungkasnya.

Ketua KPU Sumut Yulhasni mengatakan, kerawanan yang paling tinggi berada di tingkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Karena mereka adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu.

Mulai dari pemungutan suara, hingga rekapitulasi ada di KPPS. “Kita juga berharap kondisi di bawah bisa kondusif jadi penyelenggara tidak tertekan. KPPS yang akan merasakan tekanan. Misalnya saat rekapitulasi,” ujar Yulhasni.

Potensi kerawanan yang paling krusial juga diprediksi ada di KPPS. Karena rekapitulasi suara juga akan dilakukan hingga dinihari dan secara manual.