Ekonom: Tantangan Teknis Jadi Akar Serapan Rendah Program MBG

Gunawan juga menjelaskan, anggaran yang belum terserap memang sebaiknya bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Dibandingkan jika dana tersebut mengendap di perbankan dan hanya mendapatkan bunganya saja.

Langkah Menkeu yang mengeluarkan ancaman di satu sisi, Gunawan menilai dapat mendorong akan program MBG bisa diakselerasi lagi. Namun, di sisi lain menebar ancaman bahwa program tersebut bisa saja ditunda (moratorium).

"Kalau melihat realisasi belanja MBG terhadap serapan belanja di pasar (pedagang). MBG jelas memberikan kontribusi peningkatan yang signifikan terhadap permintaan akan kebutuhan pangan tertentu seperti daging ayam hingga beras," kata ekonom asal Sumut ini.

Multiplier efeknya sudah mulai dirasakan, meskipun dikatakan Gunawan realisasi serapan MBG per tanggal 1 Oktober masih sebesar Rp21 Triliun dari total anggaran sebanyak Rp71 Triliun, atau hanya sekitar 29.6 persen. Sehingga, baiknya serapan anggaran MBG harus diakselerasi. Jangan membiarkan banyak dana mengendap yang tidak berguna di tengah upaya pemerintah mendorong belanja masyarakat dengan meningkatkan likuiditas.

"Namun, jika program ini mendapatkan banyak keluhan atau kritikan. Justru wajar saja muncul gagasan agar program MBG tersebut ditunda terlebih dahulu. Konsekuensinya jika program tersebut ditunda, maka alokasi anggaran ke pos yang baru juga harus bisa dialokasikan untuk program yang produktif dan memberikan dampak multiplier efek yang besar," tambahnya.

Akan tetapi, menurut Gunawan jika program tersebut dimoratorium, tentunya akan ada banyak pihak yang dirugikan. Seperti investasi pemilik dapur MBG, baik yang sudah berjalan atau mereka yang tengah mempersiapkan dapurnya. Rencana bisnis pelaku usaha seperti peternak, petani hingga pedagang yang terpaksa berubah haluan dan tentunya ada potensi penambahan jumlah angka pengangguran.

Dia menyarankan sebaiknya memang program ini bisa dieksekusi tanpa ada cacat yang fundamental, seperti terjadi masalah keracunan. Namun, jika kasus tersebut nantinya tidak bisa diatasi, maka pemerintah akan terdesak untuk menghentikan program tersebut.

"Jika hal itu terjadi akan memicu kerugian di setiap rantai pasok yang menopang kegiatan MBG tersebut. Dan lagi-lagi pemerintah harus mampu mengeluarkan kebjakan alternatif untuk memastikan bahwa roda ekonomi yang sempat terhenti karena moratorium MBG, bisa dihidupkan dengan cara yang lain. Kalau tidak kinerja ekonomi akan melemah dan memicu banyak masalah lain seperti lemahnya belanja masyarakat dan pengangguran," pungkasnya.