Warga Menolak Divaksin? Gubernur Edy: Ada UU Darurat Kesehatan

06 Jan 2021, 15:30 WIB

Default Image IDN

Medan, IDN Times - Usai rapat virtual bersama Presiden RI Joko Widodo, Rabu (6/1/2021), Gubernur Sumatera Utara menyampaikan beberapa hal terkait pencegahan COVID-19. Ada 40 ribu dosis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat Sumatera Utara, maka Gubernur Sumut akan lakukan rapat secara virtual, Kamis (7/1/2021) besok dengan sejumlah bupati dan wali kota untuk mengetahui informasi perkembangan di wilayah masing-masing.

"Yang pertama, saya besok akan secara virtual melakukan rapat dengan bupati dan wali kota. Isinya adalah memberikan informasi kondisi terkini COVID yang berkembang di Sumatra Utara, dan kabupaten dan kota agar tau persis apa sih yang terjadi secara ril di daerah masing-masing," ucap Edy.

"Kedua bersangkutan dengan rencana vaksin. Vaksin yang ada saat ini ada di Sumatera Utara yang siap untuk dilakukan adalah 40 ribu, itu vaksin dipergunakan untuk tenaga kesehatan," tambahnya.

Saat ini tenaga kesehatan berjumlah 72.461 orang. Mereka diprioritaskan karena menjadi garda terdepan penanganan pasien COVID-19.

1. Gubernur Sumut ingatkan kembali dirinya akan menjadi orang pertama divaksin

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri pemutaran film dokumenter sejarah Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman 41 Medan, Sabtu (12/12/2020) malam. (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut : Veri Ardian)

Menurut Edy, sebagai Gubernur Sumut dirinya wajib menjadi orang pertama yang akan divaksin. Sebab, rakyat Sumatera Utara telah memilih dirinya.

"Tetapi, terkhusus nanti kalau di nasional itu adalah presiden yang pertama, kalau di daerah ini adalah pasti gubernur. Kenapa? Gubernur Sumatra Utara adalah dipilih oleh rakyat Sumut. Presiden adalah dipilih oleh rakyat Indonesia," jelasnya.

2. Lanjut, pemimpin daerah juga menjadi orang pertama di wilayah masing-masing

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah saat menerima bantuan dari HIPMI Sumut dan Yayasan Budha Tzu Chi (IDN Times/ Dok. Istimewa)

Dirinya juga menjelaskan bahwa, setelah Gubernur maka pemimpin di wilayah Sumut seperti bupati dan wali kota juga merupakan orang pertama divaksin.

"Kalau saya melakukan vaksin yang pertama di Sumatra Utara berarti bupati dan wali kota berikut nya yang pertama divaksinasi di daerahnya masing masing. Selanjutnya dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan. Akomodasi vaksin memadai untuk di Sumatra Utara sehingga proses tanggal 14 diharapkan BPPOM mengizinkan, kita sudah runing well untuk melakukan vaksin kepada orang-orang yang sudah terdaftar," ujarna.

Sementara itu, Edy menegaskan bahwa masyarakat tidak ada melakukan penolakan dan vaksin ini merupakan kewajiban.

"Ini tidak ada penolakan, ini kan kewajiban. Jadi kewajiban kepada tenaga kesehatan. Makanya diawali oleh gubernur, kalau gubernur aja tak menolak, berarti yang lain tak boleh menolak. Ini tenaga kesehatan dulu," jelasnya.

3. Jika masyarakat menolak divaksin, Edy: Ada undang-undang darurat kesehatan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Toba Lilin 2020 di Markas Kepolisian Daerah Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (21/12/2020). (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut : Veri Ardian)

Jika nantinya ada masyarakat yang menolak untuk divaksin. Maka, Edy menjelaskan terdapat Undang-Undang darurat kesehatan.

"Secara regulasi memang tidak ada alasan untuk menolak. Saya rakyat Sumatera Utara, masyarakat, saya menolak, berarti mengorbankan orang lain. Dari undang-undang darurat kesehatan itu pasti ada sanksinya, tapi gak usahlah pakai sanksi. Semua harus menyadari bahwa vaksin ini untuk keselamatan," tutur Edy.