Medan, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara terkait anggaran untuk penanganan COVID-19. Pihaknya telah melakukan pengawasan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Firli turut mengomentari soal pemberian bansos di Sumatra Utara pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi daerah Se-Sumatera Utara, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (27/8/2020).
Firli mengatakan, negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemik COVID-19.
“Saat pandemik ini kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator. Salah satunya kemiskinan, Maka dari itu para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yg terdampak. Bicarakan dengan anggota DPR untuk menghindari meningkatnya kemiskinan. Kemudian indikator pengangguran, indikator ibu melahirkan maka semakin bertambah penduduk, dan indikator sengketa lahan,” jelasnya.
“Untuk penanganan COVID, kita sudah melakukan pengawasan terkait dengan anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID itu sendiri. Mulai dari kerjasama dengan BPKP dengan BPK, kalau didaerah tentu peran penting Aparatur pengawas internal pemerintah apakah itu BPKP maupun inspektorat," bebernya.
Firli juga mengatakan bahwa, KPK telah membuat aplikasi Jaga Bansos, untuk memudahkan dalam pengawasan anggaran kepada masyarakat yang tak menerima Firli menilai bahwa ada kejanggalan pada anggaran dan data kemiskinan termasuk di Sumut. Hal ini telah disampaikannya kepada gubernur untuk ditindaklanjuti.
“KPK juga sudah membuat aplikasi gagal bansos, apabila masyarakat yang tidak menerima khususnya kualitas berkurang itu kita terima. Tapi yang pasti besok saya akan cek, karena jumlah yang akan menerima bansos di Sumatra Utara kurang lebih 643.175 ribu. Seperti itu data yang saya terima dari Menteri Sosial. Sementara orang miskin di Sumatra Utara ada 1.250 ribu orang artinya ada yang tidak masuk, dan ini tadi saya sudah sampaikan kepada gubernur. Ini adalah pekerjaan gubernur, bupati dan kepala daerah,” ungkapnya.
Firli mengatakan ada beberapa titik rawan korupsi yg terjadi. Beberapa di antaranya yaitu karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran COVID -19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban laporan keuangan kepala daerah.
“Korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Definisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, pikiran , perbuatan dan hati nurani,” jelas Firli.