Kampanye Pilkada Medan, Kubu Menantu Jokowi Langgar Protokol Kesehatan

Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan jika para calon tidak konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Padahal, untuk keramaian, potensi penularannya sangat tinggi.

“Hasil pengawasan kita yang untuk hari semalam itu untuk calon nomor urut 02 (Bobby-Aulia). Nah tapi setelah kita konfirmasi ternyata mereka lebih dominan menghadiri kegiatan yang mungkin tidak ditetapkan oleh orang yang melaksanakan kegiatan itu, jadi inilah kita lagi kordinasikan dan kita rencana evaluasi lagi,” ujar Payung, Minggu (27/9/2020).

Harusnya, kampanye yang sifatnya diundang atau tidak adalah tanggung jawab para calon untuk menerapkan protokol kesehatan. Sementara Bawaslu tugasnya adalah untuk memberikan peringatan kepada para calon untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Tapi sebelum masuk kita kesitu, kita berupaya dulu untuk berkomunikasi persuasif untuk mengingatkan itu,” ujar Payung.

Sejauh ini, belum ada laporan lagi dari tingkat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke Bawaslu Kota Medan soal pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu juga selalu berkoordinasi dengan Liaison Officer (LO) pada masing-masing calon.

Payung juga menjelaskan, jika pihaknya bisa saja memberikan rekomendasi supaya acara kampanye yang melanggar protokol kesehatan dibubarkan. Sesuai Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020, mereka bisa memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian berdasarkan hasil pengawasan.

“Karena izin keramaian bukan kewenangan kita,” ucapnya.

Sementara itu, hasil pengawasan Bawaslu, belum ada pelanggaran di lapangan dari Calon pasangan nomor urut 01 Akhyar Nasution – Salman. Hanya saja, pantauan awak media, Akhyar bernyanyi bersama pendukungnya dalam kampanyenya di Cafe Roda 3, pada hari yang sama. Saat itu, Akhyar dan pendukung menggunakan mic secara bergantian.

“Kalau 01 sampai hari ini belum ada kita temukan. Hasil pengawasan kita semalam masih bisa kita toleransi. Karena dari dokumentasi yang dilaporkan ke kita memenuhi gitu,” pungkasnya. c

Pilkada serentak berpotensi kuat menjadi klaster penularan COVID-19. Berbagai organisasi besar sudah menyuarakan agar ditunda  sampai pandemik usai. Namun di tengah angka kasus yang terus memecahkan rekor peningkatan dalam 24 jam, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proses Pilkada.