Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Kampanye Adalah Pendidikan Politik, Harus Sesuai Aturan

Panwaslu Kecamatan Binjai menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas bagi Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) di seluruh Kecamatan Binjai. (Dok. IDN Times)

Binjai, IDN Times - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Binjai menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas bagi Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) di seluruh Kecamatan Binjai.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran pengawas dalam mencegah pelanggaran dan sengketa pada tahapan kampanye serta pengaplikasian sistem Siwaslih dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah 2024. Acara ini berlangsung di Dragon Garden Caffe & Resto Binjai, Rabu (13/11/2024).

Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Binjai, Didik Darmadi, S.Pd.I, menyampaikan bahwa pengawasan dalam masa kampanye harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.

"Kampanye adalah wujud pendidikan politik bagi masyarakat. Maka, kita sebagai pengawas harus memastikan seluruh proses berlangsung sesuai aturan," tegas Didik.

1. Jajaran Panwaslu dan PKD harus bersikap netral

Ilustrasi netralitas ASN pada Pilkada.(IDN Times/Aditya Pratama)

Ia juga mengingatkan jajaran Panwaslu dan PKD untuk bersikap netral dan senantiasa menegakkan peraturan, termasuk mencegah pelanggaran dalam kegiatan kampanye serta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa di wilayah Kecamatan Binjai.

Rapat ini juga menghadirkan narasumber berkompeten, yaitu Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si, dan Roy Fachraby Ginting, SH, MKn, yang memberikan pemahaman mendalam terkait bentuk dan pencegahan pelanggaran selama proses kampanye dan rekapitulasi suara.

2. Ingatkan soal kehati-hatian dalam pengisian form C1

Ilustrasi baliho netralitas ASN. (ANTARA FOTO/Andri Saputra)

Dr. Bakhrul Khair Amal memaparkan berbagai bentuk pelanggaran rekapitulasi suara, termasuk kesalahan pencatatan, manipulasi dokumen, dan penghilangan suara yang dapat memicu sengketa. Ia menegaskan pentingnya komitmen semua pihak untuk menjaga integritas pemilu.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam proses rekapitulasi. Pelanggaran harus ditindak sesuai aturan," ucap Dr. Bakhrul.

Ia juga memberikan langkah-langkah antisipasi, seperti kehati-hatian dalam pengisian form C1 serta koordinasi intensif antara pengawas di berbagai tingkatan.

Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman lebih kepada para PKD dalam menjalankan tugas pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan. Didik Darmadi menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme pengawas untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Binjai

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Arifin Al Alamudi
EditorArifin Al Alamudi
Follow Us