Haru Keluarga Sambut 21 Terpidana Demo Rempang yang Akhirnya Bebas

Kajari Batam melanjutkan, pihaknya tidak mengambil langkah banding terhadap 21 terdakwa yang sebelumnya di tuntut 7 bulan penjara dan divonis 6 bulan 15 hari oleh majelis hakim.

“Terhadap 21 terpidana ini tidak kami ajukan banding, karena sesuai perhitungannya sudah bebas. Memang ada keterlambatan pembebasan, namun hal itu karena kami baru menerima salinan putusan hari ini,” ujarnya.

Sedangkan untuk 12 terpidana lainnya yang divonis 6 bulan 21 hari dan 8 bulan, hingga saat ini pihaknya masih belum menentukan akan mengambil langkah banding, atau tidak.

“Untuk 12 terpidana lainnya yang divonis 6 bulan 21 hari dan 8 bulan kami masih pikir-pikir. Karena kami memiliki waktu hingga 7 hari kedepan untuk ajukan banding,” tegasnya.

Sementara untuk satu terpidana lainnya yang merupakan anak di bawah umur, pihaknya masih menghitung masa tahanannya.

“Karena terpidana yang di bawah umur ini divonis 3 bulan, setara dengan tuntutan kami. Tapi kami harus menghitung ulang masa tahanannya, karena terpidana ini masuk sebagai tahanan kota,” tutupnya.

Pada lokasi yang berbeda, 21 terpidana yang divonis 6 bulan 15 hari telah merasakan udara segar, setelah dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Batam.

Kebebasan 21 terpidana ini disambut hangat oleh seluruh keluarga yang telah menantikan hal ini.

“Saya senang sekali akhirnya anak saya dibebaskan. Sedih saya selama 6 bulan terakhir ditinggal anak saya ini,” kata Mira Diva, ibunda terpidana Tito Dwiki

Di lokasi yang sama, Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Manggara Sijabat mengungkapkan terdapat selisih masa tahanan yang harus dijalankan oleh para terpidana.

“Seharusnya 21 terpidana yang bebas hari ini telah bebas kemarin, pada saat hari para terpidana ini divonis. Namun, surat eksekusi dari Kejari Batam tidak turun kemarin, baru turun hari ini,” kata Mangara.

Atas adanya hal tersebut, Mangara berharap hal ini tidak terulang kembali terhadap para terpidana yang menerima vonis 6 bulan 21 hari.

“Karena jika hal ini terjadi lagi, maka akan menjadi pelanggaran hak terhadap para terpidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,” tutupnya.