Dugaan Kecurangan, Yasonna Diutus Megawati Awasi Pilkada Sumut

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly minta pemerintah tak kejar tayang bahas undang-undang. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Mantan Menteri Hukum dan HAM itu, timnya menghadapi tantangan besar. Dia melihat dugaan itu.

"Kami tim Edy-Hasan menghadapi satu tantangan besar, satu upaya-upaya sistematis, terstruktur, bahkan masif dalam memenangkan calon gubernur, itu sebabnya DPP PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus tentang Pilkada di Sumatra Utara ini," ucapnya.

Cagub dan Cawagub Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menutup debat ketiga di Tiara Convention Centre, Rabu (13/11/2024) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Selain itu menurutnya ada upaya mencegah agar tim Edy-Hasan untuk mendapatkan dana untuk saksi. Pihaknya bersama pengurus akan melakukan penggalangan dana.

"Untuk itu di jajaran partai, anggota DPR, DPRD PDI Perjuangan mari kita bergotongroyong mendanai saksi-saksi kita dan betul-betul memilih kader-kader yang militan di setiap TPS sampai ke perhitungan kabupaten," kata Yasonna.

Yasonna Laoly ketika masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Selain itu dia juga mendapat laporan soal banyak kepala desa yang dipanggil polisi terkait dana desa. Menurutnya ada upaya intimidatif.Selain dipanggil, Kades juga disebut diberikan tugas. 

"Banyak sekali kepala desa ya dipanggil, karena dana desa banyak masalah lah. Mana buktinya? Orang itu mau melapor tapi diberitahu namanya takut, ini kan dilema yang sangat sulit kita atasi," ujarnya.

"Ada (kades) ditugaskan, ini kan sangat terasa sekali bagi daerah-daerah, kepala-kepala daerah juga yang orang kita merasakan itu, ada penekanan-penekanan," ungkapnya.