Disepakati DPRD, Akhyar: Saya Wali Kota Medan Tersingkat

Akhyar menilai pemerintah telah vakum dalam urusan pengangkatan wali kota definitif, dikarenakan surat keluar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhitung sudah 3 bulan lamanya sejak 15 Oktober 2020.

"Saya gak tahu dimana nyangkutnya, apa motivasinya saya gak tahu. Saya positif thinking aja melihat situasi ini, insyaallah mohon doa dan dukungan dalam 3 minggu ke depan prosesnya berjalan," ujarnya.

Dirinya mengatakan akan menjadi wali kota pemegang rekor pejabat yang paling singkat.

"Walaupun nanti akhirnya saya lah di Indonesia pegang rekor pejabat wali kota yang tersingkat di Indonesia. Mungkin tidak sampai seminggu. Itu pun kalau kesampaian, kalau gak kesampaian mungkin lewong juga ini," ucapnya.

Menurutnya, jikalau dilantik menjadi wali kota definitif tak dapat berbuat apa-apa dikarenakan waktu yang singkat. "Mana bisa dikerjakan lagi, berapa hari lagi lah. Paling administratif aja lah yang realistis ajalah kita kan. Gak mau ngomong muluk-muluk. Tinggal beberapa hari," tutur Akhyar.

Sementara itu, menurutnya sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung tak ada keterkaitan dengan perpanjangan dirinya nanti menjadi Walikota definitif.

"Ya itu lain kasus ya. Sistem hukum kita kalau berakhir belum ada pejabat yang baru dilantik pejabat sementara. Disitulah yang saya pertanyakan ke dalam tata kelola pemerintahan kita ini. Ketika tanggal 15 Oktober pak Dzulmi Eldin diberhentikan secara resmi oleh Mendagri kan seharusnya ini secara administratif harus diangkat pejabat definitif penggantinya," jelasnya.

Dalam rentang waktu 3 bulan SK Kemendagri keluar pada bulan Oktober tersebut, Ketua DPRD kota Medan Hasyim mengatakan pihaknya memiliki proses dan mekanisme serta surat yang harus dilengkapi untuk melakukan Bamus dan sidang paripurna sebagai bentuk administratif, seperti surat dari Gubernur yang baru diterima pada bulan Januari 2021.

"Barulah kami minta sekwan berkoordinasi untuk memberikan dokumen, dan data data terkait dengan SK Mendagri yang asli dan inkrahnya itu dari pengadilan itu harus ada dulu," ujar Hasyim.

Menurutnya, rentang waktu tersebut juga dikarenakan adanya sisa masa cuti Plt wali kota untuk mengikuti tahapan pilkada (kampanye).

Hasyim juga mengatakan bahwa, tahapan proses yang ada di DPRD Kota Medan telah selesai dan tinggal mengantarkan surat SK yang telah disetujui bersama kepada Gubernur dan kemudian ke Kemendagri.