Debat Cagub Kepri Dinilai Gagal Beri Solusi Konkret untuk Rempang
Batam, IDN Times - Aliansi Masyarakat Rempang-Galang Bersatu (AMAR-GB) menyatakan kekecewaan terhadap debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau (Kepri) yang digelar pada Sabtu, 2 November 2024 dengan tema “Pembangunan Inklusif yang Berkeadilan.”
AMAR-GB menilai, kedua pasangan calon (paslon) gagal memberikan solusi nyata atas permasalahan pembangunan di Kepri, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang.
“Pada akhirnya, isu Rempang hanya dijadikan sebagai ajang ‘cuci tangan’ oleh kedua pasangan calon,” kata Ishak, Koordinator Umum AMAR-GB, Minggu (3/11/2024).
1. Isu lempar tanggung jawab dalam debat cagub Kepri
Ishak menyebutkan, debat ini seharusnya menjadi kesempatan bagi kedua paslon untuk memaparkan solusi terkait isu-isu struktural di masyarakat.
Namun, alih-alih memberikan jawaban konkret, kedua kandidat justru dinilai lebih fokus pada saling lempar tanggung jawab.
Menurut Ishak, tindakan ini mencerminkan kurangnya pemahaman mereka mengenai konsep pembangunan inklusif yang benar-benar berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat Kepri, termasuk warga terdampak di Pulau Rempang.
“Sebagai calon pemimpin, mereka seharusnya mampu merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan hanya beradu argumen tanpa arah,” tegas Ishak.
2. Pandangan sama soal penggusuran Kampung Tua
AMAR-GB juga menilai kedua calon memiliki pandangan serupa mengenai penggusuran kampung-kampung tua di Pulau Rempang.
Bagi masyarakat Rempang, megaproyek Rempang Eco City bukan hanya proyek biasa, melainkan ancaman terhadap sejarah, budaya, dan ruang hidup mereka yang telah terbangun sejak lama.
Ishak menegaskan, masyarakat telah berjuang keras mempertahankan wilayah dan identitas mereka, namun dukungan konkret dari calon pemimpin terkesan masih minim.
“Kami ingat betul bagaimana kami harus berjuang sendiri melawan penggusuran ini,” pungkasnya.
3. Persoalan komunikasi dan ganti rugi
Ishak juga mengungkapkan, kedua paslon terlihat hanya memahami masalah di Pulau Rempang sebatas persoalan komunikasi dan ganti rugi. Padahal, aspirasi warga Pulau Rempang jauh lebih kompleks dari itu.
Masyarakat setempat menginginkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka dan menghargai keberadaan kampung-kampung tua, bukan hanya kompensasi materiil yang tidak mengatasi persoalan mendasar.
“Dari awal, suara kami tidak pernah didengar, bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
AMAR-GB berharap kedua paslon mampu menawarkan solusi yang berpihak pada masyarakat dan benar-benar mendengarkan suara mereka terkait kelestarian kampung-kampung tua serta permintaan pembatalan proyek nasional Rempang Eco-City.
