Data COVID-19 Sumut Diakui Kacau, Gubernur Edy: Capek Sekali

10 Sep 2021, 19:25 WIB

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi. (Diskominfo Sumut/Veri Ardian)

Medan, IDN Times – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengakui soal kekacauan data COVID-19 di beberapa daerah di wilayah yang dipimpinnya. Sepemantauannya ada empat daerah yang mengalami kekacauan data. Setidaknya ada empat daerah yang sampai saat ini masih dinilai bermasalah.

Kabupaten/kota datanya masih bermasalah tersebut yakni Kota Medan, Sibolga, Pematangsiantar dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

"Kita (ada) 4 kabupaten/kota yang kacau ini. Medan, Sibolga, Madina dengan Siantar (Pematangsiantar) kacau ini. Yang lain tidak kacau, tapi masih ada perselisihan, tapi limitnya masih di bawah sehingga tidak mendongkrak (angka covid Sumut)," kata Gubsu Edy Rahmayadi, Jumat (10/9/2021).

1. Data amburadul bikin posisi COVID-19 Sumut jadi peringkat dua Indonesia

Ilustrasi proses pemakaman dengan protokol COVID-19. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Edy pun mengaku dirinya sangat kewalahan melakukan sinkronisasi data COVID-19. Lantaran di daerah belum rapi.

Ketidarapian data ini berimbas pada posisi Sumut dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Sumut menjadi Runner up dengan kasus terbanyak.

"Capek sekali, sampek tadi malam ini aku berbicara soal data. Data ini tak bisa dua pakek (pakai) keras kepala, data ini kita sekarang sudah menggunakan digital. Dia melaporkan berdasarkan nomor pasword dan dasarnya adalah NIK," ujarnya.

2. Di Madina, ada orang yang masih hidup tercatat meninggal karena COVID-19

Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Soal kekeliruan data ini pun, Edy mengungkapkan salah satu contohnya. Di Kabupaten Madina mertua dan adik istri bupati tercatat sebagai pasien meninggal. Padahal kedua orang tersebut masih hidup.

"Ketika di croscek, ini masih hidup ini pak orangnya, nah ini siapa jadi yang membuat meninggal. Begitu juga soal data 76 orang di Madina meninggal dalam satu minggu, setelah di lihat ke sana oleh Satgas, padahal hanya 6 orang yang meninggal dalam satu minggu, itu makanya di masuk PPKM Level 4," ungkapnya.

3. Kualitas SDM menjadi tantangan pencatatan kasus

Ilustrasi tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Sistem digitalisasi dalam pencatatan kasus COVID-19 seharusnya membantu. Namun malah membuat kekacauan data. Data yang amburadul ini sudah terjadi sebenarnya sejak awal COVID-19 merebak. Antara data daerah, kabupaten hingga provinsi datanya tidak sinkron. Selisihnya juga cukup signifikan.

Masalah yang terjadi adalah karena kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni. "Kita sudah bagus kondisinya, kenapa kok tiba-tiba sampai 400 kasus positif sekarang ini? Kalau saya teliti ini karena double-double. Kembali lagi, ini karena kita gaptek. Tidak terlalu jago, atau mungkin karena daerah-daerah kita itu sinyalnya timbul tenggelam," bebernya.

Edy pun berharap, kekeliruan data ini tidak lagi terjadi. Edy meyakini, jika didata dengan baik, angka COVID-19 tidak akan membengkak.

"Inilah sedang kita evaluasi. Nanti kadis kesehatan lah. Gubernur kan jagonya, tak perlu. Anak buah dululah, nanti kalau tak bisa anak buah baru gubernur. Dan itu nanti semakin parah lah, karena saya pun tak mengerti juga," pungkasnya.