Banjir Bandang dan Longsor di Parapat, KSPPM Tuding Ulah Manusia

Jauh sebelum musibah itu, Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) sudah melakukan investigasi. Mereka bergerak dari sejumlah kejadian serupa pada 2018 dan 2019 awal.

Dari hasil investigasi itu, KSPPM menemukan sejumlah fakta. Salah satunya adalah soal kondisi hutan yang sudah gundul.

“Tutupan hutan tidak ada lagi, jadi sekarang yang ada di atas itu hanya pinus sebagai penyangga,” ungkap, Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM Rocky Suriadi Pasaribu, Jumat (14/5/2021).

Kata Rocky, ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan di kawasan itu. Sebagian kecil disebabkan oleh pembukaan lahan pertanian oleh warga.

Namun mereka juga menemukan bekas aktivitas penambangan galian C hingga illegal Logging. Meskipun sudah ditutup, aktifitas penambangan pastinya akan memberikan dampak lingkungan. Penyebab lainnya, adalah dugaan ilegal logging yang cukup masif terjadi.

“Kami sudah mengawal ini supaya tidak ada lagi penebangan. Karena sangat riskan terjadi banjir. Karena posisi daratannya itu cukup tinggi. Bisa melumpuhkan Kota Parapat,” tukasnya.

Selain ulah pertambangan dan pembalakan ilegal, KSPPM juga menuding PT Toba Pulp Lestari punya andil besar sebagai penyebab terjadinya bencana alam. Di daerah itu, TPL memiliki lahan konsesi yang cukup luas.

“Jadi dari Jembatan Sidua-dua itu, kita tarik trekking, lokasi konsesi PT TPL ini hanya sekitar 3 Km. Kontribusi TPL sebagai penyebab banjir. Karena tidak  ada lagi penyangga. Murni di atas itu hanya pinus dan eucalyptus. Tanaman keras lainnya tinggal sedikit,” ujarnya.

Data KSPPM menyebut, luas konsesi PT TPL di wilayah Simalungun, Sektor Aek Nauli mencapai 23 ribu hektare. Selama ini, KSPPM getol mengkritisi keberadaan TPL karena dianggap menjadi perusak alam kawasan Danau Toba.

“Kita mendesak, supaya pemerintah mencabut izin-izin perusahaan perusak lingkungan di Danau Toba khususnya TPL. Kami juga menuntut supaya oknum-oknum tertentu tidak mem-backing-i, cukong kayu untuk mengambil kayu dari sana.  Ini supaya tidak lagi terjadi di  kemudian hari. Percuma  kita bicara pariwisata, kalau hulunya tidak diperbaiki,” ujarnya.

KSPPM juga mendesak kepolisian segera mengambil tindakan. Mereka mendukung kepolisian untuk melakukan penyelidikan mendalam.

“Jangan menunggu laporan karena ini bukan delik aduan. Polisi harus melakukan penyelidikan karena dampaknya ini sudah merugikan masyarakat,” ujarnya.

Pihak PT TPL enggak menanggapi soal tudingan dari KSPPM terkait kerusahakan hutan. 

Corporate Communication Manager TPL Norma Hutajulu mengatakan jika pihaknya berkomitmen untuk bahu-membahu bersama masyarakat dan pemerintah setempat pada setiap kondisi bencana disekitar area operasional TPL. 

“Sebagai langkah cepat untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi, PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) mengerahkan alat berat excavator untuk membantu pembersihan material longsor di Jalinsum tersebut yang juga dibantu oleh Dinas PU Kabupaten Simalungun,” ungkap Norma dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times.