Amsakar dan Li Claudia Ditunjuk Prabowo Pimpin BP Batam

Sebagai Kepala BP Batam ex-officio yang ditunjuk, Amsakar menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu aspek utama yang menjadi fokusnya adalah integrasi rencana tata ruang BP Batam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, agar pemanfaatan lahan lebih optimal.

Ia juga mencatat tren positif investasi dalam tiga tahun terakhir sejak kebijakan ex-officio diterapkan. Meski demikian, menurutnya, masih terdapat peluang untuk lebih mengoptimalkan status Free Trade Zone (FTZ) agar menarik lebih banyak investor asing.

"Investasi yang masuk saat ini masih seimbang antara penanaman modal asing dan dalam negeri. Kita harus bisa memanfaatkan FTZ untuk meningkatkan daya saing Batam di tingkat internasional," ujarnya.

Amsakar juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 7,4 persen pada 2024 menjadi 8 persen atau lebih. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara BP Batam, kementerian terkait, dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi daerah berjalan sejalan dengan kebijakan nasional.

Terkait evaluasi jajaran pejabat BP Batam, Amsakar menyatakan belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian dalam waktu dekat.

"Saat ini saya belum berpikir ke arah itu. Tata kelola pemerintahan setiap tahunnya sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga ada mekanisme yang harus diikuti," kata Amsakar.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perombakan struktur jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Di internal Pemko Batam, saya akan melihat siapa yang memiliki kapasitas, loyalitas, dan dapat bekerja sama. Untuk BP Batam, keputusan terkait rotasi, mutasi, dan promosi harus dikomunikasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)," tambahnya.

Amsakar berharap, kebijakan ex-officio dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan kebijakan yang kontraproduktif.

"Dengan posisi Wali Kota sebagai Kepala BP Batam ex-officio, kita bisa menyelaraskan kepentingan daerah dan pusat secara lebih harmonis, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi Batam," tutupnya.