Medan, IDN Times – Pandemik COVID-19 memukul perekonomian masyarakat Sumatera Utara. Pemprov Sumut dikabarkan segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa paket sembako kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK), yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.
Hal itu disebut Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam teleconference bersama bupati dan wali kota se-Sumut, Senin (4/5).
Jumlah bantuan sosial mencapai Rp300 miliar. Dana ini adalah hasil refocussing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut.
Sedangkan untuk penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota dan telah disepakati dalam rapat tersebut.
"Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta Bupati dan Walikota untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini," ucap Edy Rahmayadi.
Edy juga sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemprov Sumut.
"Ada instruksi dari pusat bahwa kita harus mengambil langkah, maka itu saya minta bantuan para Bupati/Walikota secara arif untuk melakukan persaman data dengan dana yang disiapkan untuk rakyat Sumut," katanya.
Atas dasar itu, Edy memerintahkan Bupati dan Walikota untuk segara menyampaikan rekening pemerintah daerah (Pemda) ke Pemprov agar dana bantuan itu segera dikirim, kecuali bagi kabupaten/kota yang ingin dikirim berupa paket bantuan sembako yang sudah dikemas.
Dalam kesempatan itu, Edy juga mengingatkan soal kesehatan dan stimulus ekonomi pada perusahaan. Untuk bidang kesehatan, Edy Rahmayadi meminta antisipasi Pemkab/Pemko untuk menangani penyebaran serta persiapan RS rujukan.
Dikatakannya, ke depan Pemprov Sumut akan menambah APD dan rapid test di setiap puskesmas. "Besok juga akan datang ventilator yang akan ditempatkan di mobil ambulan sebanyak 15 ventilator. Diharapkan nantinya dapat memperkecil jumlah korban," katanya.
Kemudian Gubernur juga akan memberikan stimulus ekonomi pada perusahaan di Sumut yang terkena dampak Covid-19. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi perusahaan yang tutup dan menghindari PHK.
Secara serentak, para bupati dan wali kota mendukung kebijakan yang disampaikan Edy Rahmayadi. Bupati dan walikota juga menyatakan telah me-refocusing anggaran dalam pemberian bantuan ke masyarakat.
"Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DKTS yang harus dibantu segera, karena tidak pun karena corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu Pak," ujar Wali Kota Binjai Idaham.
Sementara Bupati Batubara Zahir menyampaikan bahwa masih ada warga Sumut dan daerah lainnya, yang tertahan di luar negeri sebagai TKI yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang. Dikawatirkan mereka akan pulang ke Sumut melalui Batubara yang diketahui memiliki banyak “jalur tikus” atau tidak resmi dari laut. Untuk itu, Zahir meminta bantuan Pemprov Sumut dalam mengatasi hal ini, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Batubara.