Pilkada Serentak 2020, Polda Sumut Identifikasi 1.223 TPS Rawan
doc. Febriyanti Revitasari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Polda Sumatra Utara dengan Kodam I/Bukit Barisan terus bersinergi menjelang Pilkada serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin pun menemui Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin, Senin (30/11/2020).
Martuani menegaskan, sinergiitas TNI-Polri tidak perlu diragukan. TNI dan Polri akan bersama-sama menjaga Kamtibmas di Sumut selama Pilkada berlangsung.
“Sinergitas TNI/Polri tidak perlu diragukan. Dengan adanya Pangdam baru kami semakin guyub dan beliau bukan orang baru di Medan. Sudah tahu mulai asisten sampai dengan Kasdam. Kehadiran beliau di sini adalah untuk semakin meningkatkan solidaritas TNI/Polri untuk Kamtibmas di Sumut,” ujar Martuani.
1. Kodam I/BB terjunkan 11 ribu prajurit kawal Pilkada di Sumut
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Polisi dan Tni juga menyiagakan pasukan hingga tingkat TPS. Polisi juga sudah memetakan indeks kerawanan daerah yang berpotensi konflik dan kericuhan pada hari pencoblosan. Para pejabat Polda Sumut dan Kodam I/BB untuk melakukan asistensi.
“Dari 21 ribu TPS itu kita memang sudah membuat indeks kerawanan Pemilu,” imbuh Martuani.
Polda Sumut mendapat bantuan personel Tni sebanyak 11 ribu prajurit. Nantinya, Kapolda dan Pangdam I/BB juga akan turun langsung ke daerah yang dinilai rawan.
“Personel yang mem-backup dari Kodam I/BB itu hampir 11 ribu yang terlibat langsung di 23 Kabupaten/Kota (yang menggelar Pilkada). Kami sepakat dimana yang paling rawan di situ Pangdam dan kapolda. Di tingkat daerah Dandim sama Kapolres harus bersinergi,” ucap jenderal bintang dua itu.
2. Polisi dan TNI komitmen menjunjung netralitas
Kapolda Sumut Martuani Siregar memimpin apel Lilin Toba 2019 (IDN Times/Fadli Syahputra)Martuani pun mematikan soal netralitas TNI-Polri dalam Pilkada serentak. Itu sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtibmas di tengah – tengah masyarakat.
“Netralitas TNI dan Polri wajib. tidak ada yang boleh meragukan kami adalah untuk menjaga stabilitas. Jadi, netralitas TNI dan Polri adalah kewajiban dan itu ada sanksinya. Rekan – rekan foto sama TNI/Polri aja tidak boleh karena netralitas TNI/Polri wajib,” ucapnya.
Sementara itu Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin mengatakan, siap memback up personel kepolisian Sumut di seluruh TPS-TPS dan lokasi rawan konflik selama Pilkada berlangsung.
“Saya dari unsur Kodam bagian dari TNI kita terus lakukan pendampingan memperkuat Kamtibmas dan berjalannya demokrasi ini semakin baik dengan kondisi yang aman,” ucap Pangdam.
3. Potensi kerawanan masih tinggi
.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Pangdam I/BB menegaskan tidak akan tebang pilih dalam penindakan terhadap oknum yang ingin membuat rusuh. “Semuanya sama, tindakan kita sama dimanapun. NKRI menyangkut kerukunan pasti akan kita lakukan. Bagaimana pun masyrakat ini adalah masyarakat kita semua,” tegas Pangdam.
Pada Pilkada 2020, terdapat 19.919 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 23 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah itu, Polda Sumut memetakan 1.223 TPS dikategorikan rawan kericuhan, dan 179 sangat rawan terjadi ricuh.
