Pembagian BST COVID-19 di Kantor Pos Tebing Tinggi Dibubarkan

Kantor Pos dinilai langgar protokol kesehatan

Ilustrasi: Petugas memotret warga penerima bantuan sebaga tanda bukti pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Besar, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (12/5/2020). Sebanyak 1.707 kepala keluarga (KK) terdampak pandemi COVID-19 di Kota Kediri menerima BST tahap ke-1 dari pemerintah pusat dengan besaran Rp600 ribu per KK untuk tiga bulan ke depan (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

Tebing Tinggi, IDN Times – Satuan Polisi Pamong Praja terpaksa membubarkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Selasa (12/5).

Pembagian bantuan dibubarkan lantaran pihak Kantor Pos Tebing Tinggi mengabaikan protokol kesehatan.

1. Warga berkerumun saat pembagian

Ilustrasi : Ilustrasi: Petugas memotret warga penerima bantuan sebaga tanda bukti pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Besar, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (12/5/2020). Sebanyak 1.707 kepala keluarga (KK) terdampak pandemi COVID-19 di Kota Kediri menerima BST tahap ke-1 dari pemerintah pusat dengan besaran Rp600 ribu per KK untuk tiga bulan ke depan (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

Sebelum dibubarkan, terjadi penumpukan massa di areal Kantor Pos Tebing Tinggi yang berada di Jalan Sutomo. Sehingga postensi penularan COVID-19 sangat rentan terjadi.

Penyaluran lantas dialihkan ke Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka. Letaknya hanya di seberang Kantor Pos.

2. Wali Kota Tebing Tinggi sesalkan tindakan Kantor Pos

Sejumlah warga mencari nama mereka di daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, Selasa (12/5/2020). Kementerian Sosial meminta upaya nyata dari pemerintah daerah untuk secepatnya melengkapi data penerima BST karena dari target 9 juta kepala keluarga (KK), Kementerian Sosial baru menerima sekitar 7,8 juta KK. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Dilansir dari ANTARA, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan yang berada di lapangan menyesalkan tindakan PT.Kantor Pos Tebing Tinggi yang kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penyaluran BST itu.

"Kita tidak mau mengambil resiko sekecil apapun apalagi sampai jatuh korban akibat terdampak COVID-19, dan untuk itulah kami alihkan warga ke Anjungan Sri Mersing," katanya.

Wali Kota menyayangkan PT.Kantor Pos Tebing Tinggi tidak mau berdiskusi dengan pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan penyaluran BST terutama dalam upaya tidak terjadinya penumpukan massa.