Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Penyintas Banjir Keluhkan Bantuan Jatah Hidup, Validitas Data Dipertanyakan

Penyintas Banjir Keluhkan Bantuan Jatah Hidup, Validitas Data Dipertanyakan
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi Sungai Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selasa (14/4/2026). (Dok: Diskominfo Sumut)

Medan, IDN Times - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution merespons langsung keluhan warga terkait bantuan pascabencana di Tapanuli Tengah.

Di tengah protes soal bantuan jatah hidup (Jadup) dan hunian, ia menyoroti satu hal yang menurutnya jadi penghambat yakni data yang belum sinkron.

1. Warga keluhkan bantuan, Bobby sebut data belum lengkap

Kondisi Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Desember 2025 lalu. (Foto: Junaidin Zai)
Kondisi Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Desember 2025 lalu. (Foto: Junaidin Zai)

Keluhan itu mencuat saat Bobby meninjau pembangunan tanggul Sungai Badiri di Desa Lubukampolu, Kecamatan Badiri, Senin (13/4/2026). Sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan jatah hidup maupun hunian sementara.

Menanggapi hal tersebut, Bobby menegaskan anggaran bantuan sebenarnya sudah tersedia di tingkat provinsi. “Untuk bantuan itu anggarannya sudah ada. Kami dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) tinggal menunggu datanya. Jadi jangan dibilang kami nggak ngasi (menyalurkan). Makanya tanya ke Pak Camat,” ujarnya.

2. Validasi data jadi kunci, daerah diminta lebih aktif

-
Anak-anak bermain di antara puing banjir yang menerjang Desa Hutanobolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Jumat (19/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Bobby menyebut penyaluran bantuan harus berbasis data valid sesuai arahan pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa data korban bencana berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

“Itu sudah disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa soal bantuan perlu data yang valid. Dan itu datanya ada di kabupaten/kota, di mana ada beberapa daerah yang cepat menerima bantuan. Tetapi ada juga yang belum menerima,” tegasnya.

Menurutnya, Pemprov Sumut sejauh ini hanya melakukan pendampingan, termasuk di Tapanuli Tengah yang disebut menjadi salah satu wilayah yang intens didampingi.

3. Kepala daerah diminta “melototi” data setiap hari

Posko Pengungsian Hutanabolon, Tapanuli Tengah (IDN Times/Arifin Al Alamudi)
Posko Pengungsian Hutanabolon, Tapanuli Tengah (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Lebih jauh, Bobby menjelaskan bahwa pendataan korban tidak bisa dilakukan secara umum. Data harus rinci, mulai dari tingkat kerusakan rumah hingga kondisi perabotan warga.

“Kalau ada yang bilang mereka layak mendapatkan bantuan (hunian), itu klasifikasinya kembali lagi ke pemerintah setempat, bagaimana mereka melihat itu. Misalnya ada yang rusak ringan dan tidak harus pindah, ada yang rusak berat dan sebagainya,” jelasnya.

Ia pun memberi pesan tegas kepada aparat daerah. “Pesan saya untuk kepala desa, camat dan kepala daerah, sering-sering melototi (memeriksa) data masyarakat. Kalau bisa saat bangun tidur atau sebelum tidur. Dicek datanya, berapa yang belum dapat bantuan. Itu jadi menu harian dan alaram pagi, alarm tidur malamnya itu,” pungkasnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Arifin Al Alamudi
EditorArifin Al Alamudi
Follow Us

Latest News Sumatera Utara

See More

5 Prinsip Komunikasi yang Efektif Dalam Berpartisipasi

14 Apr 2026, 22:45 WIBNews