2. Para terdakwa telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari Gatot Pujo Nugroho

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam dakwaan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Ferdinan Worotikan, para terdakwa yang merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, mempunyai tugas dan wewenang antara lain yakni membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi, meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Para terdakwa dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Sumut telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut melalui Muhammad Alinafiah, Hamami Sul Bahsyan dan Ahmad Fuad Lubis," ujar Ronald di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan.

Baca Juga: Tambah Lagi, 11 Eks DPRD Sumut Ditahan KPK Kasus Suap Gubernur Gatot

3. Ini total jumlah uang suap yang diterima masing-masing terdakwa

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Uang suap itu untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015.

Total nominal 'uang ketok' yang diterima secara bertahap oleh masing-masing terdakwa yakni Nurhasanah Rp472 juta, Jamaluddin Rp497 juta, Ahmad Husen Rp752 juta, Sudirman Halawa Rp417 juta, Ramli Rp497 juta, Irwansyah Rp602 juta, Megalia Agustina Rp540 juta, Idah Budi Ningsih Rp452 juta, Samsul Hilal Rp477 juta, Muliani Rp452 juta, Robert Nainggolan Rp427 juta, Layari Sinukaban Rp377 juta, Japorman Saragih Rp427 juta dan Rahmad Pardamean Hasibuan Rp500 juta.

4. Berikut pasal yang menjerat 14 terdakwa

Ilustrasi Kerja Sama Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Ronald mengatakan, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca Juga: Kasus Suap Mantan Gubernur Gatot, KPK Periksa 23 Orang di Sumut