Golden Visa Jadi Upaya Imigrasi Medan Menarik Investor Asing
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Johanes Fanny Satria. (IDN Times/Masdalena Napitupulu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Johanes Fanny Satria mengatakan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan digitalisi. Kemudian, sinergitas untuk menarik investor asing lewat golden visa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka fungsi untuk peningkatan fasilitator pembangunan ekonomi.
Golden visa merupakan program imigrasi yang memungkinkan individu untuk lebih cepat mendapatkan tempat tinggal atau kewarganegaraan suatu negara, sebagai imbalan untuk melakukan investasi yang memenuhi syarat.
"Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan bersinergi dan kolaborasi bersama sejumlah stakeholder terkait," kata Johanes, disela acara peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-73, yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Kamis (26/1/2022).
1. Salah satu bagian dari program 100 hari kerja
Kantor Imigrasi (IDN Times/Sunariyah)Johanes menyebutkan peningkatan pelayanan ke masyarakat, merupakan salah satu bagian dari program 100 hari kerja Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim. "Karena kami memiliki pemimpin baru bapak Dirjen Imigrasi Silmy Karim, jadi beliau sudah menyampaikan program 100 harinya," ujarnya.
Dikatakannya, dengan mengusung tema “Imigrasi Baru Untuk Indonesia Semakin Maju," tentunya akan diimplementasikan ke masyarakat. "Dengan tema yang diusung, kami akan implementasikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya di Sumatra Utara," ujarnya.
Baca Juga: Imigrasi Polonia Terbitkan 56.078 Paspor pada 2022, Naik 331 Persen
2. Hukum hadir untuk menunjang pelayanan
Pixabay.com/StartupStockPhotosSejalan dengan itu, Imigrasi juga harus mampu bisa melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan baik.
"Bagaimana penegakan hukum itu hadir untuk menunjang pelayanan yang berkepastian sehingga masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang pasti," ujarnya.
"Kepastian itu, bisa dari sisi biaya, sisi waktu dan sisi persyaratan. Itu adalah fungsi penegakan hukum di dalamnya, sehingga kita antisipasi, kordinasi dengan stakeholder terkait, sinergitas dan kolaborasi," sambungnya.
3. Akan melakukan sinergitas dan kolaborasi
pexels.com/fotografierendeIa mengatakan, sinergitas dan kolaborasi bisa dilaksanakan dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait khususnya di Kota Medan. "Kalau di Medan ini, bagaimana kami dengan dinas kependudukan dan catatan sipil, dengan unsur kepolisian, pemerintah daerah, memastikan bahwa persyaratan paspor yang disampaikan masyarakat itu benar," ujarnya.
"Karena paspor ini persyaratannya kan produk dari instansi lain untuk membuat paspor. Jadi kami bersinergi bagaimana tidak ada pemalsuan identitas atau data di dalamnya," sebutnya.
Baca Juga: Mengenal Lapak Sipolan, Layanan Imigrasi Bagi Warga Negara Asing
