2. Para pedagang buku minta bangunan diselesaikan dan ada legalitas

Isdawati, pedagang buku di Lapangan Merdeka (IDN Times/Indah Permata Sari)

Menurut Isda, pedagang sebenarnya mendukung revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan. Namun harus dibarengi dengan legalitas berbentuk surat keterangan sebagai bukti mereka menempatkan kios dagangan bukunya. Hal ini dikarenakan mereka akan selamanya di sana.

"Semenjak pak Bobby merencanakan revitalisasi Lapangan Merdeka kami sangat mendukung. Tapi ada juga permintaan kami dong. Artinya harus ada memberi dan diberi. Kami sudah mendukung wacana beliau, karena kami ingin Kota Medan ini ada perubahan dengan beliau," ujarnya.

"Kami butuh surat-surat legalitas, contohnya terakhir Wali Kota Abdillah memberikan surat Penetapan Kios Tempat Berjualan Buku. Jadi suatu saat (terjadi kebijakan baru) mereka harus bertanggung jawab terhadap kita. Masa Abdillah tahun 2003 ada suratnya, ini yang kamu mau. Jadi keberadaan kami diakui. Kalau sekarang belum ada, dari perpindahan di Pegadaian sampai sini tidak ada. Kecuali kami yang pegang sendiri dengan perjanjian Komnas HAM, tapi cuma 9 kios dan ditandangtangani  Pejabat Pemko Medan. Jadi mereka bertanggung jawab," jelasnya.

Hanya 9 kios yang memiliki surat perjanjian dengan Komnas HAM. Sementara 180 kios lainnya tidak memiliki surat.

"Seiring waktu berjalan manusia mencari kehidupan, semakin tahun semakin bertambah. Tapi kan kalau saya berpatokan kepada UUD 1945, karena setiap orang bernegara berhak memiliki hak yang sama dan pendapatan yang sama. Jadi, bertambahnya penjual atau manusianya ya wajib pemerintah menanggulangi," tuturnya.

3. Lokasi baru dinilai tidak strategis

Isdawati, pedagang buku di Lapangan Merdeka (IDN Times/Indah Permata Sari)

Selain itu pedagang buku juga mengeluhkan tempat baru yang tak strategis untuk berdagang buku. "Biasanya kalau pemerintah yang bijaksana dia kan mau lihat kepatutan dan kelayakan. Tapi sudahkah dia melihat itu?," ujarnya.

Mereka khawatir di tempat baru nanti penjualan buku bakal merosot dan butuh jangka waktu selama 2 tahun untuk menstabilkannya.

"Karena kami di sini tahun 2004, dan tahun 2007 orang baru tahu kalau kami berjualan di sini. Jadi butuh waktu supaya masyarakat tahu kami di sini (berjualan).  Dapur kita pun bakal tidak tertanggulangi, kalau begitu kita pindah bakal tak ada pembeli. Dampaknya ke periuk kami," tegasnya.

Biasanya momen yang paling ditunggu oleh pedagang buku adalah di saat anak-anak mulai masuk sekolah, untuk mencari buku. Namun, dikarenakan pandemik COVID-19 maka para pedagang buku kini kesulitan. Namun 20 Juni 2022 lalu Lapangan Merdeka harus sudah dikosongkan. Baik Merdeka Walk maupun pedagang buku bekas.

"Apalagi kita kena COVID-19 sama sekali tidak ada pendapatan selama 2 tahun karena kami tidak merasakan musim buku. Gak pegang uang sama sekali. Sekarang ini kan sudah longgar (PPKM). Kenapa tanggal 20 (Juni) kemarin harus dikosongkan? Makanya, kami minta diberi kesempatan karena ada peluang dapat penghasilan jelang anak-anak masuk sekolah. Benar-benar hancur perekonomian," tambah Isda. 

Baca Juga: Awal Juli Lapangan Merdeka Direvitalisasi, Butuh Rp400 Miliar

4. Pedagang berharap Presiden Jokowi mampir lihat kondisi mereka

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi juga meninjau pembangunan Jalan Lingkar Nias Barat dan Jembatan Idano Sibolou di Nias Barat, Rabu (6/7). Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan, khususnya di Nias Barat.

Nantinya setelah ada legalitas yang diharapkan, maka para pedagang buku ini akan pindah. Tentu bangunan yang disiapkan harus sudah tuntas.

"Tapi ketika pun bangunan sudah siap, dan ada legalitas, kita akan pindah kok. Selesaikan dulu. Kan gak logis juga dari sini kita bawa buku ke rumah, lalu bawa ke lokasi jual. Berapa modal lagi? Toh, kita baru kena COVID-19. Perekonomian kita gak stabil. Bahkan, anak-anak sekolah banyak yang terlantar gara-gara gak sanggup bayar SPP," jelasnya.

Menurutnya, keluhan ini sudah disampaikan meskipun tak langsung pada Wali Kota Medan. Namun sudah ke pejabat terkait.

"Yang saya sangat sesalkan jawaban beliau. Saya tanya bisa tidak kami mendapatkan permohonan, agar kami pindah setelah anak sekolah beli buku, karena ini momennya. Pahit sekali 2 tahun tak pegang uang lalu dipindahkan. Kita butuh anak sekolah. Tapi beliau pun tidak bisa menjawab. Dalam hati saya berdoa saja pada Allah. Kita punya Tuhan kok. Tanggal 20 (Juni) sudah lewat kita juga masih bisa jualan. Ya Alhamdulillah," tambahnya.

Nantinya setelah usai peletakan batu pertama oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo ia dan para pedagang lainnya mengaku akan pindah. "Memang harus pindah, tapi harapan itu tadi. Kita sudah mendukung apa ang dilaksanakan pak Bobby. Tapi tolong juga dong dukung kita untuk mendapatkan legalitasnya dan tempat yang layak," tuturnya.

Dirinya berharap, Presiden Jokowi mau untuk mampir melihat suasana dan kondisi para pedagang buku serta mendengarkan keluhan mereka.

"Ya mudah-mudahan dengan kedatangan pak Jokowi, dia bisa lihat langsung bagaimana pedagang buku bekas di sini. Senin nanti sudah tidak ada lagi pedagang buku (di Lapangan Mardeka). Mungkin ada waktu luang Pak Presiden diharapkan singgah ke sini. Alhamdulillah, kalau nanti dia ada respon dan tanggapan, karena beliau juga dari orang biasa kan? dan dia juga merasakan bagaimana penggusuran itu," pungkasnya.

Baca Juga: Kunjungan ke Nias Utara, Jokowi Ingatkan Uang PKH Tidak untuk Beli HP