Soal Rempang Eco-City, Menteri Bahlil: Masa Kita Kalah sama Tetangga
Konprensi pers terkait proyeksi Eco-City di Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Batam, IDN Times - Menteri Investasi Indonesia juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebutkan alasan harus cepat dilaksanakan relokasi 16 kampung di Rempang untuk Proyek Strategi Nasional (PSN) Eco-City.
“Gini, ini investasi bukan tanam tumbuh (langsung) berbuah dari pohon. Kita ini berkompetisi, global itu FDI (Foreign Direct Investment) itu terbesar di negara tetangga bukan di negara kita. Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan kerja, kalau kita tunggu terlalu lama emang dia (investor) mau menunggu kita. Kita butuh mereka tapi harus hargai yang di dalam,” jelasnya.
1. Investasi mencapai Rp300 Triliun per tahun
Konprensi pers terkait proyeksi Eco-City di Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)Disebutnya, investasi ini mencapai hingga Rp300 Triliun per tahun dan untuk tahap pertama diangka Rp175 Triliun.
“Kalau ini lepas, berarti potensi pendapatan PAD dan pencipta lapangan pekerjaan untuk saudara kita di sini, itu akan hilang ke luar,” ucapnya.
2. Ada tiga hak masyarakat yang disebutkan Menteri Bahlil
Konprensi pers terkait proyeksi Eco-City di Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)Sebelumnya, Bahlil juga menyebutkan masyarakat akan mendapatkan haknya seperti tanah 500 meter per segi, type rumah 45, dan diberi uang sampai rumah jadi sebesar Rp1,2 juta per jiwa juga per KK ditambah Rp1,2 juta untuk sewa rumah (jika masyarakat menolak untuk pindah ke rusun).
Selanjutnya, masyarakat yang sudah memiliki rumah akan diperhitungkan kembali teknisnya diserahkan pada BP Batam secara proporsional (sebanding).
3. Peningkatan PAD dinilai besar sehingga Provinsi Kepri harus investasi
Konprensi pers terkait proyeksi Eco-City di Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)Alasan lain dengan hadirnya proyek Eco-City, dikatakan Bahlil bahwa saat ini APBD Provinsi Kepri mencapai Rp4,1 Triliun. Sehingga, dengan peningkatan PAD-nya besar harus dilakukan investasi.
“Masa kita kalah dengan negara tetangga,” katanya.
Baca Juga: Kisah Nenek 105 Tahun Tak Sudi Direlokasi dari Kampung Rempang
